Demokrat Tegaskan Tak Pernah Minta agar SBY dan Megawati Bertemu

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sempat bersalaman dan saling menyapa saat hadir di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2017) | Dokumentasi Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sempat bersalaman dan saling menyapa saat hadir di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2017) | Dok. Susilo Bambang Yudhoyono

FORUM KEADILAN – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku bahwa partainya tak pernah mengajukan permintaan resmi agar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya wacana pertemuan itu datang dari orang-orang tertentu.

Bacaan Lainnya

“Wacana itu hanya pemikiran orang per orang. Enggak ada. Enggak ada (permintaan resmi),” ungkapnya pada Senin, 18/9/2023.

Syarief pun mengakui pertemuan SBY dan Megawati akan menjadi rekonsiliasi nasional tetapi komunikasi dua partai besar tersebut tidak intensif.

Dia menjelaskan Demokrat sempat menjalin komunikasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto usai hengkang dari Koalisi Perubahan. Namun, komunikasi tak membuahkan hasil mengenai kesepakatan berkoalisi.

Di sisi lain, Demokrat terus diburu waktu untuk segera menentukan sikap partai.

Dia enggan berspekulasi bahwa PDIP telah menutup untuk bekerja sama. Menurut Syarief, hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada PDIP.

“Saya enggak tahu itu. Hanya kami menganggap bahwa komunikasinya tidak seintens dengan Indonesia Maju (KIM),” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan partainya menjalin komunikasi dengan Demokrat dalam dua pekan terakhir.

Komunikasi itu dilakukan melalui Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Waketum Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Said tak membantah ada perbedaan antara PDIP dengan Demokrat, terutama soal visi perubahan. Menurut dia, visi tersebut berbeda dengan PDIP yang ingin meneruskan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).*