FORUM KEADILAN – Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang menyinggung politik dagang sapi.
Emrus menyebut maksud istilah tersebut berkaitan dengan hak prerogatif yang dimiliki oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Secara harfiah, Emrus mengatakan dagang sapi adalah ketika adanya pembeli dan penjual yang melakukan tawar menawar hingga terjadinya kesepakatan, atau transaksional.
“Ketika dipakai dalam konteks politik, ini artinya ada tawar menawar dan berkaitan dengan untung rugi. Intinya PDIP mempersilahkan memberikan dukungan tetapi jangan ada tawar menawar, istilahnya ‘Kami mendukung, nanti kami mendapatkan apa?’, jangan begitu. Jadi, jangan memberikan dukungan seperti berdagang sapi, tapi memberikan dukungan karena bentuk ideologis,” katanya, kepada Forum Keadilan, Selasa, 12/9/23.
Singkatnya menurut Emrus, PDIP ingin menegaskan kepada setiap pihak yang memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, termasuk parpol yang berkoalisi atau siapa pun harus memberikan dukungan berdasarkan kepentingan ideologis.
“Dasar ideologis itu artinya siapapun yang mendukung koalisi Ganjar Pranowo tujuannya adalah untuk bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan si pendukung. Agar jika negara 5 tahun ke depan dipimpin Ganjar bisa menyejahterakan rakyat, bukan menyejahterakan pendukungnya,” ujarnya.
Selain itu, imbauan jangan ada dagang sapi yang diungkap oleh Said Abdullah, dikatakan Emrus, agar Ganjar Pranowo juga nantinya mempunyai hak prerogatif untuk menentukan kabinetnya nanti.
“Kalau ada transaksional pasti ada pertimbangan jasa pendukungnya selama ini kan sehingga tidak begitu mempertimbangkan kepentingan rakyat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ia memandang ungkapan dagang sapi ini tidak menandakan adanya keretakan di dalam koalisi PDIP saat ini.
“Saya masih belum melihat adanya keretakan sampai saat ini, karena koalisi yang dimotori oleh PDIP ini adalah koalisi yang lebih stabil di antara koalisi yang lain,” ucapnya.
Bukan tanpa alasan, Emrus membeberkan salah satu alasannya karena adanya hak prerogatif untuk menentukan capres dan cawapres berada di tangan Megawati.
“Karena setiap parpol yang bergabung ke koalisi PDIP itu sudah melakukan kalkulasi terkait keputusan tentang capres dan cawapres itu adalah hak prerogatif dari Megawati, mereka itu pasti sudah tahu,” katanya.
Inilah yang membuat Emrus yakin jika PPP tidak akan keluar dari koalisi lantaran sudah tahu nilai-nilai yang berlaku dalam partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Sedangkan mengenai istilah ‘dagang sapi’ merujuk pada PPP yang mengusung Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar Pranowo nanti, Emrus menilai itu hanya ungkapan biasa dan belum ada pertanda ditujukan secara khusus untuk siapa.
“Saya belum melihat adanya pertanda itu. Karena maaf yaa PPP itu sudah tahu dirilah, kan PPP yang ketuk pintu (masuk koalisi) PDIP, masa dia mau mengubah aturan yang ada di rumah PDIP, tapi kan kalau hanya menawarkan Sandiaga Uno boleh dong, masa tidak boleh,” ujarnya.*
Laporan Novia Suhari
