FORUM KEADILAN – Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti merespons usulan dari Bendahara Umum Partai NasDem yang ingin capres dan cawapres diperiksa oleh KPK. Ray menyebut KPK tidak bisa asal memeriksa orang jika tidak terlibat dengan kasus hukum.
“Ya tentu saja tidak bisa KPK untuk melakukan pemeriksaan karena sama sekali tidak punya legalitas, karena diatur di UU (pemeriksaan tanpa kasus),” ujarnya kepada Forum Keadilan pada Senin, 11/9/2023.
Selain itu, Ray mengungkapkan pemeriksaan hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum jika setidaknya sudah mendapatkan barang bukti. Kalau tidak adanya barang bukti, Ray menyebut hal ini melanggar HAM.
“Misal si A tidak termasuk dalam dugaan kasus apapun tiba-tiba di periksa ya tidak boleh, itu HAM orang lain harus di hormati,” imbuhnya.
Kendati begitu, ia menghormati usulan dari Ahmad Sahroni.
Namun, jika memang KPK ingin dilibatkan, ia menyarankan yang harus pro aktif adalah bacapres dan bacawapres dengan meminta surat keterangan dari KPK yang menyatakan tidak sedang tersangkut kasus apapun khususnya di lembaga antirasuah tersebut.
Lebih lanjut, aktivis lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu melihat jika ucapan dari Ahmad Sahroni itu seperti bentuk bully-an terhadap KPK usai Cak Imin diperiksa.
“Kan KPK ini sedang menyelidiki kasus yang melibatkan cawapres koalisinya Cak Imin, lalu kemudian Sahroni seperti membully KPK, ya jangan begitu,” ucapnya.
Padahal, Ray menuturkan kasus yang menjadikan Cak Imin sebagai saksi ini baru dalam tahap pemeriksaan, jadi seharusnya tidak perlu disikapi dengan keras.
“Apalagi ini kan belum penyelidikan hanya baru meminta keterangan, yang keterangannya itu bisa jadi untuk menguatkan keterlibatan orang bukan yang bersangkutan gitu. Nah itu, justru disikapi keras oleh beberapa pihak, Politisasi lah, ini itu lah, ya tidak bisa begitu,” tuturnya.
Selain bully-an untuk KPK, Ray menganggap saran tersebut hanya bentuk nyinyiran.
“Disaat yang bersamaan ketika KPK meminta keterangan, dia langsung sindir-sindir, dan nyinyir gitu, ya jangan seperti itu. Kalau minta diperiksa semua, ya tidak bisa,” tambahnya.
Sementara itu, ia memandang saat mengucapkan hal tersebut Ahmad Sahroni ini lebih cenderung berkapasitas sebagai politisi NasDem, daripada sebagai wakil ketua komisi III DPR RI yang bermitra dengan KPK.
“Ya kalau saya melihatnya kayaknya bobotnya lebih ke nasdemnya, (daripada sebagai komisi III),” pungkasnya.
Disisi lain, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menyatakan juga ketidaksetujuannya mengenai hal tersebut.
Selain tidak tepat, Ujang berpendapat pemeriksaan KPK terhadap capres dan cawapres harus dilihat dalam konteks apa.
Jika memang tidak beralasan, maka bisa memunculkan kegaduhan di masyarakat.
“Kalau mau dilibatkan, KPK mestinya memeriksa latar belakang jejak dan backgorund tindak pidana sebelumnya baru hasil investigasi KPK itu diberikan ke lembaga lain seperti KPU, BAWASLU, atau presiden untuk ditindaklanjuti tapi kalau diperiksa tanpa ada masalah itu bisa menjadi persoalan karena kita tahu KPK itu adalah lembaga yang fungsinya jelas, memeriksa saksi atau tersangka. Kalau seperti asal periksa urgensi dan konteksnya tidak ada,” ujarnya.
Selaras dengan pernyataan Ray, ia juga menilai permintaan KPK untuk memeriksa semua capres dan cawapres hanya sebagai sindirian belaka.
“Ya kelihatan ini sindiran dari Sahroni yang katakan capres dan cawapres (yang diusungnya) itu yang di dukung Nasdem yakni, Cak Imin, itu diperiksa oleh KPK sebagai saksi, jadi itu bagian dari kritik pedas kepada KPK,” ungkapnya.
Selain itu, Ujang berpendapat ada maksud lain dari ucapan Sahroni tersebut.
Ujang mengatakan sebenarnya Sahroni ingin mengatakan pemeriksaan Cak Imin melalui kasus yang terjadi pada 2012 ini justru bisa menurunkan kredibilitas KPK.
“Jadi saya melihatnya ini bentuk kritikan dan amarah Sahroni yang dimana cawapresnya Cak imin diperiksa KPK untuk kasus yang sudah lama, dan menganggap KPK itu main politik. Nah Sahroni ini kelihatannya ingin mengatakan pemeriksaan Cak Imin itu, karena berbasis kepada kepentingan politik dengan memasukkan kasus lama, maka tadi akan mengurangi kepercayaan dan kredibilitas di mata publik,” tutupnya. *
Laporan Novia Suhari
