FORUM KEADILAN – Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyebut Proyek Strategis Nasional (PSN) ibarat titik api dalam peta lingkungan.
Menurutnya, hampir di setiap lokasi yang terdapat Proyek Strategis Nasional kerap kali bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
“PSN seolah-olah sudah seperti titik api dalam peta lingkungan. Jadi dia ada jadwalnya yang sewaktu-waktu bisa terbakar kapan saja,” ungkapnya kepada Forum Keadilan, Minggu, 10/9/2023.
Kamis lalu (7/9), masyarakat di Pulau Rempang menghadang kedatangan pasukan gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP dalam upaya pemasangan patok tata batas dan pengukuran lokasi di wilayah yang akan dijadikan Rempang Eco-City.
Rempang Eco-City merupakan Proyek Strategis Nasional (2023) yang nantinya akan dibentuk menjadi lokasi industri, perdagangan juga wisata. PT Makmur Elok Graha (MEG) milik Tommy Winata bertanggung jawab atas program ini.
Konflik yang terjadi di Pulau Rempang merupakan salah satu kasus di mana Proyek Strategis Nasional yang diusulkan pemerintah bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia.
Hal serupa sempat terjadi di Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Warga setempat menolak dengan tegas rencana pembangunan kawasan industri petrokimia yang diusulkan menjadi PSN.
Penolakan dengan alasan yang sama: Masyarakat sekitar khawatir kehilangan lahan yang telah ditempatinya semenjak lama dan kehilangan sumber pemasukan yang selama ini mereka dapat.
Julius menyebut PSN yang sedang digodog oleh pemerintahan Jokowi serupa dengan proyek-proyek privatisasi saat era orde baru. Atas nama investasi dan dalil-dalil ekonomi, hak asasi masyarakat diabaikan.
“Pada situasi ini di mana hak asasi manusia akan terabaikan, akan diinjak-injak, dan bahkan dirampas dari masyarakat. Inilah gambaran PSN,” tuturnya.
Jokowi, kata dia, tidak menggunakan perspektif pembangunan. Menurutnya, pembangunan harus berdasarkan pada sudut pandang kemajuan dan kemanfaatan masyarakat.
“Yang ada saat ini tidak membangun masyarakat, justri memiskinkan masyarakat karena jauh dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tidak heran pendekatan dalam pelaksanaannya adalah pendekatan sekuritasasi,” lanjutnya.
Sekuritisasi merupakan sebuah pendekatan berbasis represif yang digunakan seiring dijalankannya pembangunan. Pemerintah, dalam hal ini, menggunakan kekuatan aparat seperti TNI dan Polri untuk mengamankan PSN.
Menurutnya, hampir di setiap PSN manapun selalu diikuti dengan pendekatan sektor keamanan. Alhasil, pelanggaran hak asasi manusia tidak bisa dihindari.
“Tidak ada negoisasi hak asasi di situ, tidak ada kesetaraan, yang ada pemaksaan,” ucap Julius.
Ketika ditanyai terkait ada “cawe-cawe politik” dengan para oligarki, dia tidak membantah hal tersebut. Dia menyebut oligarki merupakan gabungan penguasa dan pengusaha.
Julius menyebut konsep pembangunan yang dilakukan Jokowi melalui Program Strategis Nasional adalah konsep jual-beli yang terang benderang terlihat. Hanya bicara pada aspek bisnis, investasi dan keuntungan. Sedangkan HAM terpinggirkan.
“Ini bukan cawe-cawe lagi, tapi jelas-jelas mengobral sumber daya alam Indonesia sampai mengorbankan hak-hak warganya ke swasta,” tutupnya.*
LaporanĀ Syahrul Baihaqi