FORUM KEADILAN – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai, program makan gratis yang dicanangkan oleh bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto tidak tepat sasaran. Menurutnya, program yang diperuntukkan kepada anak-anak dan ibu hamil ini tidak akan menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
Emrus berpendapat bahwa program tersebut mungkin lebih cenderung dinikmati oleh masyarakat perkotaan dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, sementara seharusnya perhatian utama harus difokuskan pada kelompok ekonomi bawah. Contohnya, di daerah-daerah miskin di pesisir pantai, di pegunungan, dan di desa-desa.
“Memang kemarin ada dana untuk masyarakat miskin (BLT) dan makanan sembako gratis dan itu disebarkan, distribusikan merata di seluruh Indonesia. Nah, kalau hanya dikasih makanan ke rumah untuk ibu hamil dan anak kecil. Paling hanya dibuka di kota-kota besar semacam warung gratis. Jadi, memang perlu kita hormati, tetapi tidak tepat sasaran,” katanya kepada Forum Keadilan.
Menurut Emrus, sebaiknya program makan gratis ini digantikan dengan paket sembako berkualitas, serta program bantuan lain yang telah ada sebelumnya.
“Semua masyarakat itu tetap mendapatkan biaya tunjangan sebelumnya, di pemerintahan yang lalu, ditambah lagi sembako gratis, dengan kualitas yang bagus. Kalau seperti itu yang ditawarkan itu bagus sekali,” ujarnya.
Emrus melihat bahwa program makan gratis yang diusulkan lebih terkesan seperti janji kosong.
“Sangat retoris karena tidak visible, dan tidak tepat sasaran. Saya menyarankan, jika Parbowo terpilih, data saja orang miskin. Misalnya, ada sekian juta di seluruh Indonesia. Tunjangan BLT itu tetap jalan, dan ditambah sembako gratis. Jadi, setiap bulan mereka diberikan itu,” ucapnya.
Emrus juga mengingatkan bahwa bantuan uang tunai dapat menimbulkan masalah lain, terutama karena harga sembako berbeda-beda di setiap daerah.
“Kedua, kalau di kasih tunai itu bisa dialokasikan nanti kepada beli rokok suami atau ayahnya, tidak tepat sasaran itu. Padahal, tujuannya agar keluarga bisa makan makanan bergizi kan,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Emrus, pemerintah pusat seharusnya dapat mengatur hal ini dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian untuk membeli serta mendistribusikan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan individu, bukan keluarga.
“Jadi, di daerah Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian bisa membeli barang-barang itu, dan kontrol dari pemerintah pusat jika ada pegawai negeri yang macam-macam langsung lah dipecat, karena ini menyangkut nyawa manusia dan makanan,” tegasnya.
Selain masalah sasaran, Emrus juga mengkritik masalah pembiayaan program Prabowo ini. Emrus menekankan bahwa sebelum mengumumkan program kepada masyarakat, Prabowo seharusnya sudah memiliki skema pembiayaan yang jelas, yang akan memerlukan biaya sebesar Rp44 triliun per tahun.
“Namun ketika idenya itu disiapkan, bagaimana skema biayanya? Apa skema biayanya itu hanya memindahkan dari sumber lain, seperti sumber biaya kesehatan dialokasikan ke situ? Kalau hanya dipindahkan, menurut saya sorry to say, he is not leader,” tegasnya.
Emrus berpendapat bahwa program tersebut seharusnya memiliki sumber dana yang terdefinisi dengan baik. Salah satu potensi sumber dana adalah peningkatan sektor kemaritiman, mengingat Indonesia memiliki banyak kekayaan di bidang tersebut.
“Leader itu, ketika ada gagasan baru ya sumber pendanaannya baru juga, misalnya berani mendanai dengan tidak mengurangi APBN yang sedang berjalan sekarang tapi sumber dananya dari menghentikan korupsi sampai dengan titik mendekati nol. Kan bisa seperti itu. Kalau hanya sekedar memindahkan dana, saya rasa siapa pun bisa menjadi Presiden,” jelasnya.
Emrus juga setuju dengan ucapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD bahwa pengelolaan tambang yang baik dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia.
“Nah, sumber dananya dari situ saja. Itu pemikiran besar, ide besar, pro kerakyatan, tidak sekadar pembiusan,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Emrus menyarankan agar Prabowo lebih matang dalam merancang ide-ide program sebelum mengumumkannya kepada publik.*
Laporan Novia Suhari
