Mendag Zulhas Usul Medsos yang Rangkap E-Commerce Punya Izin Sendiri

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan | Biro Humas Kemendag

FORUM KEADILAN – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa ia telah mengusulkan agar media sosial yang merangkap sebagai E-commerce harus memiliki izin sendiri.

Selain itu, Zulhas juga menegaskan dalam draft revisi Peremendag No. 5 Tahun 2020 E-commerce atau sociocommerce dilarang untuk merangkap menjadi produsen barang.

Bacaan Lainnya

“Saya sudah mengusulkan aturan sosial media yang merangkap E-commerce harus ada izin tersendiri, harus izin lagi,” ujar Zulhas dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Senin, 4/9/2023.

Zulhas menyoroti proyek S Tiktok. Ia berpendapat, jika tidak diatur akan membuat collapse E-commerce lain hingga mengancam UMKM lokal.

Zulhas juga telah berkomunikasi dengan Menkop UKM Teten Masduki untuk mengatur social commerce seperti TikTok.

“Tiktok itu socio commerce. Keuangan, perdagangan, sosial media, waduh jadi satu. Itu kalau nggak diatur collapse. Oleh karena itu, kita tata. Melalui saya punya instrumen Permendag,” ujar Zulhas.

“Saya usul ke Pak Teten gimana kalau kita larang saja. Wah iya juga yah larang-larang (sekarang) nggak boleh, kita bisa masuk WTO. Ngatur bisa. Jadi kita (akan) atur,” imbuh Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas juga berpendapat aturan media sosial yang ingin menjadi E-commerce harus memiliki izin dagang, bukan hanya izin media sosial.

Lalu, E-commerce tidak bisa menjadi produsen kecuali sudah memiliki izin.

Lebih lanjut Zulhas menyebut jika aturan ini tidak ditata akan berpengaruh terhadap E-commerce yang ada saat ini.

Pada sisi lain, rencana investasi besar TikTok ke Indonesia juga tidak bisa dikesampingkan.*