Melihat Langkah Demokrat Setelah Rehat

AHY saat konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 11/8/2023 | Charlie Adolf Lumban Tobing/Forum Keadilan
AHY saat konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 11/8/2023 | Charlie Adolf Lumban Tobing/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Demokrat memilih rehat setelah keluar koalisi. Kecilnya kemungkinan untuk membangun koalisi baru, membuat Demokrat harus memilih dua koalisi.

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) resmi dideklarasikan sebagai bakal capres-cawapres 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu, 2/9/2023.

Bacaan Lainnya

Kabar duet calon dari Partai NasDem dan Ketua Umum (Ketum) PKB itu sendiri sempat membuat Demokrat naik pitam. Sebab, sebelumnya Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lah yang disebut akan bersanding dengan Anies.

Demokrat merasa dikhianati dan memutuskan undur diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Kini, mereka keluar dari barisan PKS dan NasDem yang mendukung Anies di kontestasi Pilpres 2024.

Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kader Demokrat untuk cooling down dua atau tiga hari ke depan.

“Dalam dua atau tiga hari ini semua kader cooling down dulu. Setelah itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan MTP akan melakukan komunikasi dengan partai politik (parpol) sahabat dan capres yang ada,” ujarĀ  Hinca kepada Forum Keadilan, Sabtu, 2/9.

Soal apakah Demokrat akan mengusung capres baru atau membentuk koalisi baru, kata Hinca, itu dinamis. Tetapi, pihaknya tak menampik kalau ruang fiskal politik yang ada saat ini cukup sempit karena adanya persyaratan presidential threshold (PT) 20 persen.

Namun Hinca percaya, kemungkinan beragam akan muncul dalam perjalanan komunikasi yang dilakukan Demokrat nanti.

Hinca menambahkan, sejauh ini Demokrat berhubungan sangat baik dengan koalisi pendukung Ganjar Pranowo maupun koalisi pendukung Prabowo Subianto. Demikian juga hubungan antar para petinggi partainya.

Selaras dengan Hinca, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin juga mengatakan bahwa kecil kemungkinan munculnya poros politik baru.

Menurut Ujang, jika hanya berkoalisi tanpa memiliki elektabilitas yang tinggi untuk mengusung calon presiden, itu sama saja siap menerima kekalahan.

“Kalau ada poros baru agak berat. Tidak ada capres unggul atau memiliki elektabilitas tinggi yang ditawarkan. Itu persoalannya. Jadi, kalau hanya sekedar koalisi mengusung cawapres dan tidak memiliki elektabilitas tinggi, ya babak belur,” tutur Ujang kepada Forum Keadilan, 2/9.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno menyebut, bisa saja Demokrat membuat poros baru dengan PPP dan PKS yang mengusung duet antara Sandiaga Uno dan AHY.

Tetapi ada dua opsi lain bagi Demokrat. Mereka bisa bergabung dengan Ganjar Pranowo atau bergabung dengan Prabowo Subianto.

“Saya kira saat ini Demokrat tidak akan buru-buru untuk menentukan pilihan politiknya. Poros politik mana, sepertinya Demokrat itu butuh merenung, butuh rehat sejenak karena rasa sakit hati kekecewaannya ini belum sepenuhnya hilang, dan kalau bicara soal kondisi politik Demokrat saat ini dia akan mempertimbangkan segala opsi,” katanya kepada Forum Keadilan, Sabtu, 2/9.

Adi berpendapat, Demokrat akan mempertimbangkan tiga pilihan setelah merasa dikhianati NasDem. Pertama, Demokrat mungkin akan bergabung dengan Ganjar Pranowo.

Jika bergabung dengan Ganjar Pranowo, maka akan menjadi koalisi politik yang rekonsiliatif. Sebab, menurut Adi, bagaimanapun antara Demokrat dan PDI Perjuangan memiliki sejarah politik yang kurang harmonis.

“Atau mungkin akan reunian dengan Gerindra mengusung kembali Prabowo untuk ketiga kalinya, karena Demokrat ini punya sejarah politik berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo pada 2014 dan 2019,” jelas Adi.

Tetapi memang, kata Adi, sebaiknya Demokrat rehat sejenak sebelum memutuskan sikap politiknya ke depan.

“Semua opsi itu pasti akan dipertimbangkan Demokrat, karena bagi Demokrat pendaftaran di KPU masih terbilang lama, kurang lebih sebulan setengah,” tutupnya.* (Tim FORUM KEADILAN)