FORUM KEADILAN – Nama Erick Thohir belakangan kerap masuk bursa bakal calon wakil presiden (cawapres), baik pendamping Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto.
Tren elektabilitas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu pun terus meningkat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada periode 1-8 Juli 2023, Erick Thohir mengantongi keunggulan dibandingkan Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno.
Dari simulasi tujuh nama cawapres yang dilakukan oleh LSI, Erick Thohir di urutan pertama dengan total elektabilitas mencapai 21,2 persen. Diikuti Ridwan Kamil dengan total dukungan mencapai 19,6 persen dan Sandiaga Uno dengan jumlah dukungan 17,5 persen.
Setelah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pun, masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Erick Thohir. Dari hasil survei LSI, sebanyak 71,4 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Erick Thohir.
Erick Thohir juga membuat gebrakan bersih-bersih BUMN. Ia bersama aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, membongkar sejumlah perkara korupsi di BUMN.
“Kami membongkar kasus Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun, Garuda Rp8,8 triliun, Waskita Rp2,5 triliun, dan ASABRI Rp22,8 triliun. Ini hal yang luar biasa dan kehormatan buat kami dari BUMN bisa terus berkolaborasi dengan Kejaksaan karena sudah membongkar kasus-kasus besar,” ujar Erick Thohir di Surabaya, Minggu, 27/8/2023.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, niat Erick Thohir bersih-bersih BUMN itu untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya di mata publik.
“Saya melihat itu bagian daripada strategi ET untuk bisa menaikkan popularitas sekaligus di saat yang sama menaikkan elektabilitas,” ucapnya kepada Forum Keadilan.
Kata Ujang, jika Erick Thohir mengincar kursi cawapres, maka sebagai menteri harus terlihat kinerja, prestasi dan kebaikannya. Dengan membongkar skandal korupsi di BUMN, nama Erick Thohir dapat dipertimbangkan masyarakat.
Menaikkan popularitas dan elektabilitas, kata Ujang, merupakan hal yang umum yang dilakukan politisi menjelang musim Pemilu. Menurutnya, Erick Thohir mendapatkan momentum yang tepat dengan memainkan strategi miliknya menjelang Pilpres 2024.
Sepakat, Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah juga tak memungkiri upaya bersih-bersih Erick Thohir itu berkaitan dengan Pilpres 2024.
“Ya pasti lah (ada hubungan dengan politik) apalagi Erick Thohir sebagai menteri sekaligus figur publik yang secara nyata juga memang punya keinginan untuk kontestasi di Pilpres mendatang, sebenarnya kalau kerja bagus dan kinerja bagus tanpa diolah itu juga pasti mendapatkan penilaian dari masyarakat,” ucapnya kepada Forum Keadilan.
Meski begitu, Luluk berharap, tindakan Erick Thohir itu tak hanya untuk kontestasi di Pilpres 2024.
“Tetapi memang kita harapkan tidak sebagai ajang pencitraan, karena kalau bagi saya ada dua hal yang penting itu BUMN dan negara tidak dirugikan terus-menerus dengan angka korupsi yang semakin menurun bukan semakin meningkat. Keinginan bersih-bersih itu tidak mengabaikan fakta bahwa korupsi terus-menerus terjadi. Kenapa korupsi itu bisa terus terjadi berarti ada satu sisi dilakukan evaluasi lah jangan-jangan pengawasan tidak sesuai yang diharapkan hingga kebocoran terus terjadi,” sambungnya.
Di sisi lain, sebagai Mitra kerja dari BUMN, Komisi VI DPR RI mendukung upaya Erick Thohir bersih-bersih koruptor. Kata dia, memang sudah semestinya Kementerian BUMN mencegah dan membersihkan perilaku korupsi di lingkungannya.
“Sudah semestinya dilakukan oleh kementerian, ada dalam situasi ataupun tidak ada situasi, ya memang tugas Kementerian BUMN itu memastikan pertama terkait pencegahan, agar tidak terjadi korupsi di BUMN. Kedua untuk meningkatkan kinerja BUMN agar bisa lebih baik, kemudian juga tangguh sekaligus bisa memberikan keuntungan bagi negara, seperti itu,” kata Luluk.
Selain itu, Luluk menegaskan, seharusnya BUMN juga melaksanakan tugas lain seperti memastikan kinerja manajemennya agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga tidak merugikan baik itu BUMN ataupun terkait dengan pelayanan masyarakat. Terlebih saat ini BUMN banyak diterpa kasus korupsi.
“Ya karena memang yang kita rasakan ini BUMN terus menerus diterpa isu korupsi seperti gak ada habisnya. Ini juga preseden, sebenarnya karena yang namanya rakyat inikan menaruh harapan agar BUMN menjadi lebih baik ketika ditangani oleh Erick,” sebutnya.
Menurut Luluk, langkah Erick Thohir ini perlu diapresiasi dan didukung asalkan keseriusan menangani kasus korupsi dan strategi pencegahannya dilakukan secara tepat. Luluk mengaku ingin Kementerian BUMN memiliki taring dalam korupsi di BUMN.
“Karena kalau sudah terjadi korupsi kan ternyata tidak mudah juga untuk mengembalikan uang yang dikorupsi, ujung-ujungnya minta dukungan dari APBN itukan duit rakyat yang dipakai untuk mengatasi persoalan yang ada di BUMN. Nah, ini sebenarnya yang tidak diinginkan,” tegasnya.* (Tim FORUM KEADILAN)
