Dikritik Banyak Pihak, Ekonom Akui Heran dengan Proyek Food Estate

Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto | Ist

FORUM KEADILAN – Proyek food estate yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritik dari beragam pihak. Proyek tersebut dinilai melenceng dari tujuan awal.

Food estate merupakan pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Proyek bernilai Rp1,5 triliun ini merupakan Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.

Bacaan Lainnya

Adapun tujuan program itu ialah meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan pada impor pangan, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian.

Namun, di tengah memanasnya persaingan politik menjelang Pilpres 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan kalau proyek itu gagal. Bahkan ia menyebut proyek diketuai oleh Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu sebagai kejahatan lingkungan.

Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra terheran-heran dengan adanya proyek tersebut.

Menurutnya, jika tujuannya untuk menaikkan jumlah pangan, tidak perlu sampai membuat proyek food estate.

“Kalau keinginannya itu menyejahterakan petani atau meningkatkan produksi pangan, harusnya melalui kebijakan-kebijakan struktural,” kata Gede kepada Forum Keadilan, Sabtu, 19/8/2023.

Gede menjelaskan, meningkatkan produksi pertanian itu sederhana, yaitu dengan membuat harga gabah dan harga pupuk ada di rasio 1,5. Dengan begitu, ada kepastian bagi petani untuk mendapatkan untung.

Ironinya, sekarang ini terlalu banyak pupuk non subsidi yang tersebar di pasaran. Sementara, pupuk subsidi jarang. Itu membuat rasio antara harga gabah dan pupuk di bawah 1.

Harusnya, kata Gede, pemerintah sanggup menyediakan 100 persen kebutuhan pupuk. Tidak seperti sekarang yang hanya 20 atau 30 persen saja.

“Sekarang ini kondisinya mengerikan. Di desa-desa di Yogyakarta, di Jawa Tengah, itu mereka sudah tidak ada untung. Karena setiap mereka cari pupuk, pupuknya itu, pupuk yang harganya non subsidi semua,” ungkapnya.

Melihat kondisi ini, tentunya banyak generasi muda malas untuk terjun ke sektor pertanian.

“Mereka berpikir lebih baik masuk ke sektor lain. Seperti perbankan, bahkan ada yang lebih memilih jadi ojek online. Karena apa? kebutuhan bertani itu kemahalan dibandingkan harga jualnya,” paparnya.

Untuk itu Gede menyarankan, pemerintah sebagai empunya kuasa harus bergerak melalui kebijakan-kebijakan sruktural.

Dirinya bahkan tak habis pikir, kenapa pemerintah memaksakan proyek food estate ini di bawah Kementerian Pertahanan. Padahal harusnya, cukup melalui kebijakan sektoral Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kuangan (Kemenkeu), dan Kementerian BUMN.

“Intinya itu ya harus Kementan, Kemenkeu dan Kementerian BUMN. Tiga kementerian itu saja intinya. Itu kalau Presiden mengerti ya. Tetapi ini kan sibuk mendukung Gibran,” lanjutnya.

Pandangan serupa juga datang dari Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani. Ia menilai proyek ini sebagai ‘proyek yang dimanfaatkan’ untuk sektor pertahananan.

Menurutnya ada tujuan politik lain yang ingin dicapai Presiden Jokowi, tidak lain tidak bukan ialah endorsment Jokowi terhadap Prabowo Subianto.

“Kita berasumsi secara kuat Food Estate ini menjadi salah satu sarana untuk memberikan legitimasi peran politik, beserta dengan anggaran-anggarannya,” bebernya kepada Forum Keadilan, Sabtu, 19/8/2023.*

 

Laporan Charlie Adolf Lumban Tobing