Senin, 14 Juli 2025
Menu

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Usul KJP Dihentikan

Redaksi
Ilustrasi KJP
Ilustrasi KJP
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengusulkan agar program Kartu Jakarta Pintar atau KJP dihentikan.

Terutama jika masih tidak tepat sasaran.

Menurut Basri, anggaran yang dialokasikan untuk program KJP lebih baik untuk menggratiskan biaya sekolah di Jakarta.

“Hal ini untuk menghindari apa yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap seluruh anggota dewan terkait KJP yang tidak pernah selesai,” ungkap Basri dalam keterangannya pada Jumat, 4/8/2023.

Basri pun mengklaim masih ada warga kurang mampu di Jakarta dan berstatus pelajar namun tidak menerima bantuan KJP.

“Fakta di lapangan, ada satu keluarga, empat anaknya dapat dan ada banyak keluarga yang satupun tidak dapat,” tambahnya.

Hal inilah yang membuatnya mengusulkan agar anggaran KJP dialihkan untuk program sekolah gratis.

“Kalau saja sekolah negeri gratis, sekolah swasta gratis khususnya C dan D maka tidak ada lagi ijazah yang tertahan. Tidak ada lagi keluhan tiap tahun, tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Ini bisa kita wujudkan,” tutur Basri.

Basri pun menambahkan hal ini untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

“Saya mengingat bahwa kita punya Perda Nomor 8 Tahun 200 yang di dalamnya tertuang wajib belajar 12 tahun. Namun sampai saat ini belum bisa kita wujudkan,” pungkasnya.*