FORUM KEADILAN – “Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan jumhur hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut”.
Penggalan kalimat yang dilontarkan Rocky Gerung ini begitu viral dan menjadi dasar relawan Joko Widodo (Jokowi) melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya atas pasal dugaan penghinaan.
Inilah laporan ke-14 kalinya seorang Rocky Gerung dianggap oleh relawan Jokowi telah melakukan penghinaan.
Uniknya, sejauh ini tak satu pun laporan tersebut berujung pada proses pidana. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof. Mudzakir menyebut hal itu dikarenakan status legal standing yang tidak tepat.
“Tak punya legal standing,” tandas Mudzakir kepada Forum Keadilan.
Ia justru mempertanyakan adanya dualisme sikap di tubuh Polri dalam merespon laporan terhadap Gerung.
“Seharusnya prinsipnya kalau Polri sudah menolak, ya menolak semua. Institusi itu bukan pribadi. Jadi kalau pada level Polda menerima, panggil saja Mabes Polri biar polisinya diperiksa, dia maunya apa gitu,” tegasnya.
Kebijakan kepolisian menurut Mudzakir sejatinya harus jelas dan selaras, yang mana berdasarkan perkembangan hukum, yang membuat laporan harus Presiden sendiri dengan pasal penghinaan biasa.
Menurutnya, yang dikritik itu bukan pribadi Joko Widodo, melainkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia.
Adapun gaya komunikasi publik Rocky Gerung yang kerap melontarkan kritik dengan bahasa atau diksi yang lugas dan vulgas, menurut Mudzakir seharusnya lebih dimaknai sebagai suatu pokok pikiran yang fundamental.
“Pertama, ekspresi daripada personality seseorang. Masing-masing orang tentu punya pertama intonasi, yang kedua adalah pilihan diksi dan yang ketiga gaya bahasa orang. Rocky Gerung termasuk punya menyampaikan teknik seperti itu,” ujarnya.
Mudzakir tak menganggap gaya bahasa dan intonasi Rocky Gerung sebagai bentuk penghinaan ataupun ujaran kebencian.
Yang paling menarik, mengapa Jokowi justru tidak pernah melaporkan Rocky Gerung atas pasal penghinaan sebagaimana dilakukan oleh para relawannya?
Jangan-jangan Jokowi sebenarnya memaknai ucapan-ucapan Rocky Gerung sebagai sebuah kritik bukan hinaan? Atau jangan-jangan Jokowi sesungguhnya se-sayang dan se-kagum itu kepada Rocky Gerung, sosok yang berani lantang bersuara dengan landasan pemikiran akademis?
Kita masih ingat Jokowi bahkan pernah menganugerahi Fahri Hamzah dan Fadli Zon tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya atas konsistensi kedua politisi itu dalam mengkritik pemerintah. Penghargaan itu menegaskan Jokowi adalah seorang yang demokratis.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memiliki sudut pandang lain dalam menyikapi sikap diam Jokowi. Hal itu tak lepas dengan upaya pencitraan untuk kepentingan Pemilu 2024 mendatang.
“Saya sih melihatnya bahwa mungkin ini ada kaitannya dengan Pemilu 2024. Bahwa bisa jadi Jokowi ingin dikatakan sebagai orang yang bijaksana sebagai presiden yang baik hati, sebagai presiden yang tidak dendam, sebagai presiden yang ketika dikritik menerima, mungkin itu, yang ingin ditunjukkan jokowi terhadap publik Indonesia,” katanya kepada Forum Keadilan.
Kendati begitu, menurut Ujang, masih belum bisa dipastikan diamnya Jokowi ini akan terus berlanjut.
“Sehingga ocehan-ocehan atau kritikan keras yang cenderung ‘narasi negatif’ Rocky Gerung kepada Jokowi itu tidak ditanggapi atau melaporkannya begitu. Tapi tidak tahu ya ke depannya seperti apa, kita lihat saja,” tuturnya.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai yang selama ini menempelkan status kepemilikan terhadap Jokowi dengan status sebagai petugas partai, menyebut Jokowi adalah sosok yang demokratis.
“Pak Jokowi menghargai berbagai pandangan yang berkembang. Baik yang memuji maupun yang mengkritisinya. Pandangan kritis dari Rocky, Rizal Ramli, Kwik Kian Gie dan Emha Ainun Najib, misalnya, diapresiasi,” kata Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno kepada Forum Keadilan.
Senada Hendrawan, kawan koalisi PDIP, PPP pun turut angkat bicara. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI PPP Achmad Baidowi, Jokowi memiliki sifat yang tidak mudah tersinggung, oleh karena itu tidak memperpanjang kritikan yang sudah biasa ia dengar.
“Karena pak Jokowi tidak baperan dan menikmatinya sebagai bagian dari dinamika demokrasi di lndonesia,” ujarnya.
Bahkan Fraksi PKS yang mengambil sikap oposisi menyebut keputusan tak melaporkan Rocky Gerung kepada pihak berwajib sebagai bentuk baik hati Jokowi terhadap Rocky Gerung.
“Saya husnuzhan pada Pak Jokowi dan husnuzhan juga pada Bro RG,” ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.* (Tim FORUM KEADILAN)
