Bagi-bagi Kue Politik Berkedok Reshuffle
FORUM KEADILAN – Senin, 17 Juli 2023, Presiden Jokowi kembali me-reshuffle kabinet untuk yang ke-9 kalinya. Reshuffle kali ini di posisi 1 menteri, 5 wakil Menteri dan 2 Wantimpres. Mereka adalah Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamenkominfo Nezar Patria, Wamendes Paiman Raharjo, Wamenlu Pahala Mansury, Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani, serta Wamenag Saiful Dasuki.
Sejatinya, Konstitusi UUD Negara RI Tahun 45, menjamin hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan mengganti pembantu-pembantunya, dalam hal ini menteri.
Akan tetapi, kabinet di bawah Presiden Jokowi memperlihatkan akrobatik yang berbeda, pergantian bukan karena perbaikan tapi justru karena kebobrokan yang berkelanjutan. Demikian respons yang diutarakan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Julius Ibrani kepada Forum Keadilan.
Kabinet Jokowi kata Julius telah dijangkiti penyakit bawaan yang lebih mematikan dibanding rezim sebelumnya.
Penyakit itu tercermin dari polah perilaku menteri-menteri Jokowi. Sebut saja, 2 menteri terjerat kasus korupsi (Mensos dan Menteri KKP), lalu Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang memicu kontroversi lewat pernyataan “doa disisipi bahasa Indonesia” sampai pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi PNS atau ASN.
Reshuffle terhadap eks Menkominfo Johnny G Plate yang terjerat kasus Korupsi BTS semakin menegaskan kebobrokan Kabinet Jokowi. Belum lagi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga diperiksa KPK.
“Reshuffle Kabinet Jokowi justru memperburuk akhir hayat kepemimpinannya. Benar saja, Menkominfo, Budi Arie Setiadi, langsung bicara soal pengawasan terhadap media social,” ucap Julius.
Ditegaskannya, istilah “pengawasan” pada era otoriter orde baru disa dimaknai sebagai tindakan untuk membungkam suara publik, yang sudah dalam kondisi kritis di tangan Presiden Jokowi akibat kriminalisasi aktivis HAM.
Belum lagi Wamenkominfo Nezar Patria, yang sebelumnya mendorong laporan terhadap Tempo ke Dewan Pers akibat podcast yang membahas Menteri BUMN Erick Thohir. Paket maut anti kebebasan berekspresi dan berpendapat yang menjadikan Kominfo seperti Departemen Penerangan di era orde baru.
Mirisnya, tidak ada diskursus apalagi gagasan substantif soal perbaikan sistem demi pemenuhan hak asasi manusia pada posisi yang digantikan. Kominfo misalnya, terkait sistem antikorupsi, atau yang paling mendasar, akses informasi dan internet di wilayah terpencil. Apalagi soal keadilan di isu desa, kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta pemanfaatan BUMN demi kesejahteraan rakyat, sebagaimana pos-pos kementerian yang diisi.
Padahal, PBHI dan Tim Advokasi untuk Kemanusiaan sedang mendampingi 25 korban gagal ginjal akut atipikal pada anak dari total 323 korban di mana 201 di antaranya yang meninggal dunia.
Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin justru sibuk dengan UU Omnibus Law Kesehatan demi industrialisasi sektor kesehatan khususnya privatisasi rumah sakit pemerintah dan otorisasi sertifikasi tenaga kesehatan yang absolut di tangan pemerintah.
“Lalu ada Menteri Sosial Tri Rismaharini yang angkat tangan tidak mau bertanggung jawab karena alasan ketiadaan anggaran. Dagelan pertanggungjawaban, menghina keadilan, tapi lolos pemecatan,” murka Julius.
Fenomena reshuffle disimpulkan Julius sebagai gambaran bagi kue-kue politik ala Presiden Jokowi.* (Tim FORUM KEADILAN)
