FORUM KEADILAN – Pemerintah menekankan jika program pembangunan infrastruktur menara pemancar jaringan 4G dalam proyek BTS tetap diteruskan meskipun terjadi kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G Plate membayangi proyek tersebut.
Alasannya, jika proyek tidak diteruskan, maka masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) akan dirugikan karena tidak mendapatkan akses internet yang optimal.
“Proyek BTS supaya dilanjutkan. Istilahnya, yang saya dengar bukan diselesaikan, tapi dilanjutkan,” ujar Mahfud MD dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR pada Senin, 5/6/2023.
Menanggapi hal tersebut, pakar telematika Abimanyu Wahjoewidajat justru menyebut melanjutkan proyek ini akan menimbulkan kerugian negara dua kali lipat karena sejak awal jaringan yang digunakan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.
Bahkan Abimanyu secara blak-blakan menyatakan kecurigaannya.
“Kecurigaan saya kenapa pemerintah masih memberikan 4G untuk daerah tertinggal, terdepan dan terpencil itu karena di luar sana, di luar negeri dan dimana-mana 4G ini sudah tidak terpakai. Ini kan kerja sama dengan Huawei, nah bisa jadi semua BTS BTS di luar sana serta stok BTS BTS 4G yang masih tidak laku itu ditampung untuk dipasang di Indonesia. Jadi ini kerja sama ini adalah untuk trik saja agar membuat laku yang 4G,” ungkap Abimanyu kepada Forum Keadilan pada Senin, 19/6/2023.
Ini yang menurutnya menjadi hambatan dan beban biaya bagi Indonesia.
Ia juga menegaskan proyek ini tidak sia-sia, namun dana yang Indonesia keluarkan hanya untuk mendapatkan jaringan 4G tidak maksimal. Ia juga membandingkan jika Indonesia lebih memilih menggunakan jaringan 5G untuk proyek ini, dana yang dikeluarkan akan lebih maksimal.
Lebih lanjut, Abimanyu bahkan menyinggung soal satelit Indonesia Raya atau Satria 1 yang baru saja diluncurkan pagi ini, Senin, 19/6. Ia menyebut ketika satelit ini diluncurkan dan sudah beroperasi, maka daerah 3T akan tercover secara penuh oleh jaringan internet yang ada.
“Setelah adanya fitur satelit yang seperti ini, lalu apalagi yang dibutuhkan masih membutuhkan jaringan 4G? ini yang jadi aneh. Menurut saya 4G yang sudah dijabarkan ini nanti bermuaranya akan menggunakan jaringan Satria, jadi akhirnya yang sudah diterapkan ini pun ujung ujungnya menggunakan layanan pemerintah,” tambahnya.
Dengan beroperasinya satelit ini, Abimanyu menyebut Indonesia membayar untuk sesuatu yang sifatnya biasa saja. Bahkan ia menjelaskan jika Indonesia mengalami kerugian tidak hanya karena kasus korupsi yang melibatkan Menkominfo nonaktif, namun karena akan adanya 2 kali investasi yang dilakukan.
“Ini kalau langsung diterapkan menggunakan 5G akan langsung menguntungkan kita karena alat yang dibeli langsung 5G, bukan 4G, jadi tidak 2 kali investasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Johnny G Plate pun menyebut proyek tersebut bisa membantu transformasi digital di Indonesia dan membantu daerah-daerah tertinggal.
”Dengan memperhatikan pembangunan pada daerah-daerah tertinggal, kita berharap pembangunan BTS 4G ini bisa mendorong efektivitas dan produktivitas masyarakat lewat aktivitas secara digital,” ujar Johnny G Plate.
Pembangunan BTS 4G memiliki tujuan untuk mengejar ketertinggalan dalam layanan sinyal telepon seluler dan layanan Internet.
”Dalam dunia yang serba digital, tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal untuk mengakses layanan digital, karena itu bisa meningkatkan taraf hidup mereka,” tegasnya.
Usai Johnny G Plate ditahan KPK atas dugaan kasus tersebut, Mahfud MD pun membeberkan kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver stasion (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1,2 3, 4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo.
Semula proyek tersebut dianggarkan dengan dana Rp 28 triliun. Berlaku untuk pengerjaan 2020 sampai 2024. Namun, hingga Kejagung memproses hukum dugaan korupsi dalam proyek itu, anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah baru Rp 10 triliun.
”Untuk proyek 2020–2021. Dimulai tahun 2021. Tetapi, sampai akhir tahun 2021 itu barangnya nggak ada,” ujarnya.
Mendapati kondisi tersebut, proyek untuk 2020-2021 itu akhirnya diperpanjang hingga Maret 2023. Tujuannya untuk memberi waktu agar tiang-tiang pemancar sinyal dalam proyek tersebut terpasang. Secara keseluruhan, mestinya ada 1.200 tiang pemancar sinyal.
Namun, sampai batas waktu, tiang pemancar sinyal yang terpasang tidak sampai angka tersebut. Hanya ada 985 tiang pemancar. Dari jumlah tersebut, tidak ada satu pun sampel tiang pemancar yang hidup.
Semula Kejagung melihat ada potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp1 triliun. Setelah menggandeng BPKP untuk menghitung secara lebih terperinci, ditemukan angka kerugian keuangan negara lebih dari Rp8 triliun. Angka fantastis itu diperoleh setelah BPKP menghitung seluruh kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut.*
