Partai Buruh Bakal Gugat Permenaker 5/2023 dan UU Cipta Kerja

Said Iqbal Presiden Partai Buruh
Presiden Partai Said Iqbal | Ist

FORUM KEADILANPartai Buruh akan menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat (Jakpus). Partai Buruh juga akan memasukkan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Permenaker tersebut.

“Tanggal 9 April nanti kami akan melakukan judicial review ke MA. Kami juga akan melaporkan ke polisi perusahaan yang memotong upah,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di konferensi pers, Sabtu, 25/3/2023.

Bacaan Lainnya

Menurut Said Iqbal, Permenaker nomor 5/2023 lebih rendah dari Undang-Undang (UU) yang ditetapkan. Katanya, UU jelas mengatakan membayar upah buruh di bawah upah minimum adalah tindak pidana kejahatan yang bisa dipenjara satu hingga empat tahun.

Sementara itu, untuk gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja diperkirakan akan dilakukan pada 15 April 2023. Terdapat dua gugatan, yaitu formil dan materiil.

Said Iqbal menyayangkan buruh tidak dilibatkan dalam publik hearing saat pembuatan UU Cipa Kerja, sehingga tidak ada partisipasi yang bermakna dalam penyusunannya.

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi UU pada Selasa, 21/3/2023.

“Terkait uji materil yang akan diuji adalah pasal-pasal terkait upah minimum, outsourcing, buruh kontrak, pesangon, PHK, pengaturan jam kerja, pengaturan cuti, TKA, hingga sanksi pidana yang dihilangkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 7 Maret 2023 menandatangani Permenaker nomor 5/2023 dan langsung berlaku sejak diundangkan pada 8 Maret 2023.*

Laporan Merinda Faradianti