Warga Zona Merah Depo Plumpang Tak Masalah Direlokasi Asal…

FORUM KEADILAN – Warga yang permukimannya berdekatan dengan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang atau Depo Pertamina Plumpang, kini dibayang-bayangi wacana relokasi setelah insiden kebakaran hebat di sana.

Seorang warga permukiman zona merah Depo Plumpang sekaligus korban kebakaran pada Jumat, 3/3/2023 malam lalu, Nur Arifin, mengaku tak rela jika harus direlokasi karena dia sudah tinggal sejak kecil di sana.

“Sebenernya nggak rela, saya sudah tinggal semenjak kecil, (dari) tahun 1990,” katanya, Rabu, 8/3.

Namun, Arifin pasrah jika warga lain setuju untuk direlokasi, maka dia pun akan mengikutinya.

“Selain itu ya, saya harap ganti rugi dari Pertamina ini sesuai dengan apa yang saya alami, yang mana saya kehilangan rumah, enam unit motor, dan bahan toko sembako saya,” ujarnya.

Warga lainnya, Miftahul Jannah, mengaku tidak keberatan dengan relokasi asal biaya ganti ruginya sesuai.

“Nggak masalah (relokasi), yang penting ganti ruginya sesuai saja,” ucap Miftahul.

Sementara itu, warga lain, Gunawan, mengatakan akan ikut keputusan RT RW setempat terkait relokasi.

“Belum tahu sih, tergantung RT RW, kita ikut warga lain aja. Gimana baiknya, tapi kalau bisa jangan,” kata Gunawan.

Jokowi Perintahkan Erick Thohir dan Heru Budi Kaji Relokasi Depo Pertamina Plumpang

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengkaji relokasi Depo Pertamina di Plumpang setelah kebakaran.

Jokowi menyebut, harus ada kajian antara Depo Plumpang dipindah ke Pulau Reklamasi atau warga yang direlokasi. Jokowi menyebut kawasan di Depo Pertamina Plumpang merupakan zona bahaya.

“Karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,” kata Jokowi saat mengunjungi lokasi kebakaran, Minggu, 5/3.

Jokowi mengatakan, soal kajian relokasi Depo Pertamina Plumpang atau warga akan diputuskan segera.

“Nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI,” ucapnya.

Jokowi menyampaikan, zona berbahaya lainnya akan diaudit oleh pemerintah. Jokowi mendorong agar dicarikan solusi mencegah kebakaran depo terulang.

“Ini yang baru nanti dibicarakan, ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi, apakah deponya yang digeser apakah masyarakatnya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana. Tapi harus segera ditemukan solusinya,” kata Jokowi.

Sementara dari Pertamina sendiri hingga kini belum ada keputusan apa pun terkait rencana tersebut.

“Masih belum ada keputusan dari regulator, menunggu keputusan regulator,” kata Sekretaris PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dikonfirmasi, Selasa, 7/3.*