FORUM KEADILAN – Elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Intelektual Hukum Nasional, Barak 106, Komrad Pancasila, dan Barisan Rakyat Indonesia akan menggelar konferensi pers gerakan bertajuk “Buat apa bayar pajak?”.
Empat elemen masyarakat tersebut juga menggaungkan adanya reformasi pajak.
“Jangan sampai pajak yang kita bayarkan hanya digunakan untuk membiayai gaya hidup hedon para pejabat negara. Rakyat ditekan untuk bayar pajak sedangkan uangnya dipakai untuk para pejabat kementerian keuangan dan dirjen pajak dan keluarga mereka untuk foya-foya,” tulis pernyataan konferensi pers yang diterima wartawan Forum Keadilan.
Keempat elemen masyarakat tersebut mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petinggi Kanwil Pajak Jakarta Selatan.
Selain kecaman, terdapat tuntutan yang meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencopot bagian pengawasan internal Kementerian Keuangan lantaran 13.000 pejabat yang tak melaporkan kekayaannya ke LHKPN.
Mereka juga meminta adanya evaluasi dan penindakan tegas pejabat kementerian yang diduga tidak melaporkan harta dan tidak membayar pajak.
Rencananya, konferensi pers akan digelar tepat di depan gedung Kementerian Keuangan RI, pukul 13.00 WIB.
Adanya konferensi pers ini buntut dari kasus penganiayaan dilakukan oleh anak dari Dirjen Pajak, Mario Dandy, terhadap anak pengurus GP Ansor, David, hingga korban mengalami koma.
Usai kasus tersebut merebak, harta kekayaan milik ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, ikut tersorot.
Sebelumnya, Sri Mulyani, sempat memberikan tanggapannya.
“Kemenkeu mengecam tindakan kekerasa dan penganiayaan yang dilakukan, dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang,” katanya.
Selain itu, ia juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu. (*)
Laporan Novia Suhari
