FORUM KEADILAN – Presiden Peru Pedro Castillo dimakzulkan oleh Kongres dan ditangkap atas tuduhan pemberontakan, Rabu, 7/12/2022. Upaya membubarkan legislatif dan mengambil kendali unilateral terhadap pemerintah justru memicu krisis konstitusional yang serius.
Wakil Presiden Dina Boluarte menggantikan Pedro Castillo dan menjadi pemimpin wanita pertama dalam sejarah Republik setelah berjam-jam berselisih antara legislatif dan presiden yang akan pergi, yang telah mencoba untuk mencegah pemungutan suara.
Boluarte, yang juga seorang pengacara berusia 60 tahun, menyerukan gencatan senjata politik dan pemasangan pemerintahan persatuan nasional. “Apa yang saya minta adalah ruang, waktu untuk menyelamatkan negara,” katanya sebagaimana dilansir Associated Pres, Kamis, 8/12/2022.
Baca juga:
Terpidana Kasus Bom Bali Umar Patek Bebas Bersyarat
KSP Minta Segala Pesan Protes Disampaikan dengan Demokratis
Anggota parlemen memberikan suara 101-6 dengan 10 abstain untuk mencopot Castillo dari jabatannya karena alasan “ketidakmampuan moral permanen”.
Dia meninggalkan istana presiden dengan mobil yang membawanya melalui pusat kota Lima yang bersejarah. Dia kemudian memasuki sebuah kantor polisi dan berjam-jam kemudian jaksa federal mengumumkan bahwa Castillo telah ditangkap dengan tuduhan pemberontakan karena diduga melanggar tatanan konstitusional. Saksi mata melihat beberapa benturan skala kecil antara polisi dan beberapa pengunjuk rasa yang telah berkumpul di dekat stasiun. “Kami mengutuk pelanggaran tatanan konstitusional,” kata jaksa federal dalam sebuah pernyataan sebagaimana dikutip Associated Press.
“Konstitusi politik Peru mengabadikan pemisahan kekuasaan dan menetapkan bahwa Peru adalah republik yang demokratis dan berdaulat … tidak ada otoritas yang dapat menempatkan dirinya di atas konstitusi dan harus mematuhi mandat konstitusional.”
Lancar berbahasa Spanyol dan Quechua, Boluarte terpilih sebagai wakil presiden pada tiket presiden yang membawa Castillo kiri-tengah ke kekuasaan 28 Juli 2021. Selama pemerintahan singkat Castillo, Boluarte adalah Menteri Pembangunan dan Inklusi Sosial.
Sesaat sebelum pemungutan suara, Castillo mengumumkan bahwa ia memasang pemerintah darurat baru dan akan memerintah dengan dekrit. Dia memberlakukan jam malam malam mulai Rabu malam. Kepala pasukan Peru kemudian mengundurkan diri, bersama dengan empat menteri, termasuk mereka yang melampaui urusan dan ekonomi.
Kantor Ombudsman, sebuah lembaga pemerintah otonom, mengatakan sebelum pemungutan suara kongres bahwa Castillo harus menyerahkan diri pada otoritas peradilan. Setelah demokrasi bertahun-tahun, Peru berada di tengah-tengah keruntuhan konstitusional “yang tidak dapat disebut apa pun kecuali kudeta,” kata pernyataan itu.
Reaksi internasional kadang-kadang dikeluarkan oleh peristiwa. Duta besar Amerika Serikat untuk Peru, Lisa Kenna meminta Castillo untuk membatalkan keputusannya untuk membubarkan Kongres, dengan mengatakan bahwa pemerintah AS menolak tindakan “di luar konstitusi” oleh presiden untuk mengganggu Kongres.*
