IPW Desak KPK Pangggil Paksa Muhaimin dan Segera Dijadikan Tersangka

Jakarta-Forumkeadilan.Com-Menjelang berakhirnya massa tugasnya pada pertengahan Desember mendatang, para pimpinan KPK harus menjadikan kasus Muhaimin sebagai “bonus” karirnya di KPK maupun “bonus” akhir tahun buat masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) melalui siaran persnya yang diterima FORUM pada Jumat 24 November 2019

Terkait kasus Muhaimin yang kerap di sapa Cak Imin trrsebut Neta menjelaskan bahwa  KPK sudah punya alat bukti yg kuat. ” Apa lagi yang ditunggu KPK, karena menurut informasi yang di dapat IPW bahwa dalam kasus Muhaimin, sudah ada bukti petunjuk di antaranya cctv, apalagi yg hrs diragukan”, Ungkap mantan wartawan senior itu

Neta juga menegaskan bahwa Jika Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menghindar,

KPK bisa melakukan pemanggilan paksa. Jadi dari pada mempermasalahkan Firli, orang orang yg merasa punya kuasa di KPK, lebih baik fokus melakukan pemanggilan paksa pada Muhaimin agar kasusnya tuntas, sebelum akhir tahun 2019.

 

Kabareskrim Polri, KomjenPol Firli berbincang dengan Irwasum Polri Komjen Moechgiyarto

Terkait pelantikan para pimpinan baru KPK IPW menyoroti banyaknya desakan agar Komjen Pol Firli agar mundur dari Polri sebelum dilantik menjadi Ketua KPK. Okeh karena itu menurut IPW Komjen Firli tidak perlu mundur dari polri. “Sebab tidak ada UU yg mengatur atau menyatakan bahwa perwira tinggi aktif polri yang terpilih menjadi pimpinan KPK harus mundur dari polri”, Tegas Neta.

Ind Police Watch (IPW) menilai, desakan agar Firli mundur dari Polri hanya dilakukan oleh oknum oknum KPK yang takut dengan kehadiran Firli memimpin lembaga anti rasuha itu. Lagian masa dinas Firli sbg anggota polri tidak lama lagi, setelah itu dia pensiun dan menjadi masyarakat sipil. Selama ini, perwira tinggi polri yg terpilih jadi pimpinan adalah purnawirawan sehingga tidak dipermasalahkan, baik oleh internal KPK maupun eksternal KPK.

Kini muncul masalah karena oknum oknum yg merasa menjadi penguasa di KPK selama ini, ketakutan melihat kehadiran Firli, terutama oknum oknum yang disebut sebagai “polisi Taliban”, padahal bagi masyarakat luas tidak masalah apakah Firli jenderal aktif atau tidak.

IPW melihat ada dua hal yang membuat orang orang yang sok kuasa di KPK ketakutan pada Firli. Pertama, Firli pernah menjadi deputi penindakan KPK sehingga dia tahu persis borok borok dan orang orang yang menjadi biang kerok di lembaga anti rasuha itu. Kedua, Firli akan mereformasi KPK dengan paradigma baru yang tentunya kepentingan orang orang yang sok kuasa di KPK akan tersapu. Kedua hal itu akan mudah dilakukan Firli dan tidak ada yg berani mengganggunya, mengingat Firli adalah jenderal aktif, yg jika terjadi aksi boikot oleh kelompok “polisi Taliban”, Firli tinggal mengerahkan para penyidik dari polri.

Jadi desakan Firli agar mundur dari polri itu lebih pada kepentingan oknum tertentu dan tdk menyangkut kepentingan masyarakat. Sebab jika pun nanti Firli dinilai menyalahgunakan posisinya sebagai jenderal aktif, masyarakat akan bereaksi dan memprotesnya, terutama IPW akan mengawasinya secara ketat. Sebab itu IPW menyarankan, para polisi Taliban tidak perlu galau terhadap keberadaan Firli apakah dia jenderal aktif atau tidak. Lebih baik para polisi Taliban di KPK itu fokus pada pemanggilan paksa terhadap ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, yang berusaha menghindar terhadap pemanggilan KPK.  Abdul Farid

You might also like