Wamen Haji: Rekrutmen di Kementerian Haji dan Umrah Libatkan KPK dan Kejaksaan

FORUM KEADILAN – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan proses rekrutmen di institusi Kementerian Haji dan Umrah dilakukan dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dahnil menyebut, langkah itu dilakukan untuk memastikan aparatur sipil negara (ASN) maupun petugas yang bergabung benar-benar bersih sesuai arahan Presiden.

“Nah, prosesnya tadi saya sebutkan, kami melibatkan Kejaksaan juga KPK. Nanti hari Jumat Pak Menteri akan ke KPK bertemu dengan Ketua KPK untuk bicara dan menyerahkan data-data yang sama,” kata Dahnil di Gedung Kementerian Haji dan Umroh, Jakarta, Selasa, 30/9/2025.

Dengan keterlibatan dua lembaga penegak hukum tersebut, Dahnil menegaskan pemerintah ingin memastikan rekrutmen berlangsung transparan.

“Jadi kami melakukan dua proses, berarti dari KPK dan Kejaksaan, supaya kemudian yang masuk ke Kementerian Haji itu betul-betul bersih, sesuai perintah Presiden,” ujarnya.

Selain soal integritas rekrutmen, Dahnil juga menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini diarahkan pada tiga hal utama, yakni keamanan, kenyamanan, serta afirmasi terhadap perempuan.

Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada periode pemerintahannya. Kementerian ini mengambil alih sebagian fungsi yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama, terutama terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.*