Prabowo Soal Kasus Keracunan MBG: Kekurangan atau Kesalahan itu 0,00017 persen
FORUM KEADILAN – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa kesalahan atau kekurangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia hanya 0,00017 persen saja.
Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam pidatonya dalam penutupan Munas ke-VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 29/9/2025.
Prabowo menjelaskan bahwa sampai saat ini program MBG sudah diterima kurang lebih 30 juta penerima manfaat baik siswa maupun ibu hamil.
Prabowo tidak menepis jika dalam pelaksanaannya program MBG masih mempunyai kekurangan dan belum sempurna, termasuk mengenai kasus-kasus keracunan makanan.
Namun, Kepala Negara menyebut jumlahlah sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan penerima manfaat.
“Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen,” kata Prabowo.
Walaupun demikian, Prabowo mengatakan program MBG tersebut mempunyai manfaat yang sangat besar bagi rakyat Indonesia, terutama anak-anak dan ibu hamil. Menurutnya, banyak rakyat di daerah yang sudah merasakan kehadiran program itu.
“PKS yang di daerah-daerah merasakan pasti. Tapi, banyak elite di Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh,” ujarnya.
Usai kunjungan keluar negeri, Prabowo tiba di Indonesia langsung memerintahkan investigasi menyeluruh kasus keracunan massal program MBG yang terjadi di berbagai daerah.
Prabowo pun menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah untuk ditutup sementara. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan instruksi tersebut sudah ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi bersama lintas Kementerian dan Lembaga (K/L).
“Atas petunjuk dan arahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 28/9/2025.
“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi,” sambungnya.
Zulhas menyebut salah satu evaluasi yang ditekankan di antaranya adalah kedisiplinan, kualitas, serta standar kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan aktif dalam proses perbaikan program MBG.
“Jadi baik Pemda, kementerian/ lembaga terkait harus bersama-sama aktif lakukan pengawasan,” pungkas Zulhas.*
