Banyak Diperjualbelikan, DPR Tegaskan SLHS Bukan Solusi Atasi Keracunan MBG

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem Irma Chaniago menilai, memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) bukanlah solusi efektif untuk mencegah kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia justru mengaku ragu terhadap efektivitas penerapan syarat tersebut.

“Saya kok enggak yakin ya,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29/9/2025.

Menurutnya, saat ini sudah banyak praktik ilegal yang memperjualbelikan SLHS kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dengan harga sekitar Rp6 juta hingga Rp10 juta.

“Ada sertifikasi higienis yang kemudian diperjualbelikan. Harganya bisa sampai Rp6-10 jutaan, dan itu terus terang menurut saya tipu-tipu juga, karena tidak berdasarkan fakta SPPG-nya. Pasti itu bukan solusi kalau menurut saya,” tegasnya.

Irma menilai, solusi yang lebih tepat adalah menempatkan sosok kompeten di Badan Gizi Nasional (BGN), terutama yang memahami masalah gizi, makanan, dan kesehatan.

Ia juga menegaskan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dimiliki BGN. Menurutnya, banyak SOP yang seharusnya dijalankan namun tidak dilaksanakan di lapangan, seperti standar sanitasi dapur dan kebersihan peralatan makan (food tray).

“Sanitasi di SPPG itu sudah satu keharusan. Sehingga enggak ada lagi yang namanya food tray bau karena tidak dicuci. Pembuangan air ketika mencuci bahan atau food tray juga harus diperhatikan,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, BGN tidak bisa bekerja sendiri. Irma mendorong pelibatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memeriksa dapur MBG di daerah melalui dinas kesehatan setempat. Tak hanya itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga diminta ikut mengawasi bahan pangan yang digunakan.

“BPOM harus ikut mengawasi bahan-bahan pangan yang ada di setiap SPPG agar tidak terjadi penggunaan bahan makanan yang mengandung pestisida,” pungkasnya.*