DPR Pertimbangkan Opsi Ganti MBG Jadi Bantuan Tunai

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyampaikan kemungkinan DPR mempertimbangkan opsi bantuan tunai untuk mengganti program makan bergizi gratis (MBG).

“Ya, ini adalah salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan,” katanya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 23/9/2025.

Charles mengungkapkan, secara pribadi ia lebih memilih opsi memberikan tanggung jawab MBG kepada sekolah, mengingat banyaknya kasus keracunan dalam pelaksanaan program karena jarak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang jauh. Namun, opsi lain yang dinilai layak dipertimbangkan adalah menyalurkan bantuan langsung kepada orang tua siswa.

“Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa orang tua murid pasti ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Nggak mungkin mereka tidak menyediakan makanan bergizi yang disukai anaknya. Sehingga ini adalah opsi yang bisa segera dipertimbangkan,” ujarnya.

Menurut Charles, jika target Badan Gizi Nasional (BGN) adalah mengejar serapan anggaran, opsi bantuan tunai dapat menjadi solusi. Hingga Agustus 2025, serapan anggaran MBG baru mencapai 18,6 persen, sementara sisa waktu tahun anggaran hanya sekitar 3,5 bulan.

“Kalau kita lihat, per Agustus serapan anggaran di BGN kan baru 18,6 persen. Jadi 3,5 bulan waktu yang menurut saya tidak cukup untuk bisa menghabiskan 82 persen,” jelasnya.

Charles memaparkan, anggaran yang disediakan pemerintah untuk program MBG tahun 2025 mencapai Rp71 triliun. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai masih bermasalah karena munculnya banyak kasus keracunan makanan.

“Kalau hitungan dari teman-teman JPPI kemarin, ada lebih dari 6 ribu anak yang sudah menjadi korban keracunan. Jadi, menurut saya opsi-opsi lain harus dipertimbangkan. Baik itu opsi dimasak di sekolah, atau mungkin saja opsi untuk memberikan langsung ke orang tuanya,” jelasnya.

Terkait kelebihan dan kekurangan bantuan tunai pengganti MBG, Charles menilai setiap skema memiliki risiko masing-masing. Meski kemungkinan penyalahgunaan tetap ada, ia meyakini mayoritas orang tua akan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

“Kalau kita katakan opsi memberikan uang langsung kepada orang tuanya, kemungkinan disalahgunakan tetap ada. Tetapi saya yakin mayoritas orang tua murid di Indonesia akan menggunakannya untuk kebutuhan anak-anaknya. Siapa sih orang tua yang mau melihat anaknya tidak mendapatkan gizi yang baik?” pungkasnya.*