Publik Skeptis pada Tim Reformasi Internal Polri, Pengamat: Dokter Tak Bisa Operasi Dirinya Sendiri

FORUM KEADILAN – Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, pembentukan Tim Transformasi dan Reformasi Polri yang berasal dari internal kepolisian tidak lepas dari desakan publik dan rencana Presiden membentuk Komisi Reformasi Polri.

Menurut Bambang, langkah tersebut wajar jika mendapat dukungan, namun publik tetap skeptis.

“Analoginya tidak mungkin dokter melakukan operasi dirinya sendiri. Ada kendala subjektivitas, bias kepentingan internal, hingga resistensi dari kelompok pro status quo. Jadi wajar publik menilai tim ini hanya gimmick untuk mengalihkan desakan publik,” katanya dalam keterangan, Senin, 22/9/2025.

Bambang juga mempertanyakan efektivitas tim internal yang beranggotakan 52 jenderal tersebut.

“Saya tidak bisa membedakan apa beda fungsi tim yang dibentuk Kapolri dengan tugas mereka selama ini,” ujarnya.

Bambang menegaskan, reformasi Polri tak mungkin diselesaikan dari internal semata. Dibutuhkan good will dan political will dari pemerintah, khususnya Presiden.

“Penunjukan Jenderal (Purn) Dofiri sebagai penasihat khusus bidang Kamtibmas dan reformasi Polri adalah sinyal Presiden ingin memperbaiki Polri. Tapi itu tidak cukup. Karena itu, pembentukan Tim Reformasi Polri yang dibentuk pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden menjadi sangat penting,” katanya.

Bambang menyebut, anggota tim idealnya adalah tokoh yang memahami problem keamanan dan reformasi Polri secara mendasar, memiliki integritas, serta rekam jejak yang baik.

“Problem keamanan tidak bisa direduksi hanya soal kepolisian, melainkan juga menyangkut clean governance, good governance, dan criminal justice system,” jelasnya.

Kendati begitu, Bambang mengingatkan adanya potensi tumpang tindih antara rekomendasi tim internal Polri dengan tim yang dibentuk Presiden.

“Agar tidak terkesan ada tim tandingan, sebaiknya Polri mendukung tim reformasi yang dibentuk Presiden. Kalau tidak, malah akan terjadi stagnasi,” ujarnya.

“Bahkan resikonya bila tim transformasi dan reformasi Polri ini tidak tepat dan sesuai harapan masyarakat, malah akan blunder bahkan tambahan memperkuat alasan Presiden untuk mempercepat pergantian Kapolri,” pungkasnya.*