Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka Sambut Massa Aksi di DPR, Janjikan Kawal Aspirasi Kolektif Rakyat 17+8

FORUM KEADILAN – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade bersama Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menemui massa aksi yang menamakan diri Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah. Dalam aksinya, kelompok tersebut menyampaikan tuntutan rakyat 17+8.

Pertemuan berlangsung di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4/9/2025. Sebagai anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Andre dan Rieke menegaskan bahwa DPR akan berusaha menindaklanjuti dan memenuhi tuntutan yang disampaikan.

Rieke mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan internal lembaga legislatif serta instansi yang disebut dalam tuntutan.

“Yang jelas, kami sudah berkoordinasi dengan baik, baik internal maupun berbagai instansi agar berbagai tuntutan itu bisa dipenuhi,” kata Rieke.

Rieke pun menyampaikan bahwa tim investigasi sudah dibentuk dan saat ini sudah berjalan.

Sementara itu, Andre mengatakan, hasil dari tim investigasi akan diumumkan oleh pimpinan DPR.

“Nanti biar pimpinan DPR yang mengumumkan. Segala hal tugas kami saat ini adalah menerima aspirasi dari teman-teman. Nanti seluruh kewenangan ada pada pimpinan DPR,” katanya.

Andre mengatakan bahwa untuk menyampaikan aspirasi harus melewati Kesetjenan. Namun, ia berinisiatif untuk menyerahkan tuntutan 17+8 langsung ke pimpinan DPR RI agar bisa direspons cepat.

“Dokumen ini akan kami serahkan langsung ke pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya,” pungkas Andre.

Isi Tuntutan 17+8 17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu

1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

2. Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan.

3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.

4. Publikasi Transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.

5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah.

6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.

7. Komitmen Partai Politik: Partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

9. Bebaskan Demonstran: Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.

10. Hentikan Kekerasan Polisi: Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.

11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.

12. Segera Kembali ke Barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.

13. Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan Upah Layak: Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online) di seluruh Indonesia.

16. Ambil Langkah Darurat: Cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka Dialog dengan Serikat Buruh: Terkait upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun

1. Bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran.

2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.

3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.

5. Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.

6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

8.Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.*