Menkeu Sri Mulyani Ungkap APBN Salurkan Rp354 M untuk Yatim Piatu
FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa sebanyak Rp354,09 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan untuk mendukung kelangsungan hidup anak yatim piatu, melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (Atensi Yapi).
“Hingga 30 Juni 2025 tercatat sudah 134.718 orang menerima manfaat Program Atensi Yapi dengan nilai realisasi sebesar Rp354,09 miliar,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Selasa, 12/8/2025.
Sri Mulyani mengatakan anggaran disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian Sosial (Kemensos), Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang lalu dilaksanakan melalui Program Atensi Yapi.
Sasaran Program Atensi Yapi adalah anak-anak usia di bawah 18 tahun yang berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu.
Ia menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan sosial Atensi Yapi, diharapkan anak-anak mencapai keberfungsian sosial individu, memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, mengatasi masalah dalam kehidupan, dan mampu mengembangan potensi diri.
Sri Mulyani menyatakan APBN bukan sekadar angka, namun wujud kepedulian. Program Atensi Yapi juga disebut-sebut sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam mendukung pemenuhan nutrisi, vitamin, dan gizi bagi anak-anak yatim piatu.
“Kita ingin mereka dapat mengembangkan potensi diri dan mewujudkan cita-citanya. APBN akan terus bekerja melindungi kelompok yang rentan,” katanya.
Diketahui, Kemenkeu sudah menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos) senilai Rp48,8 triliun per 31 Mei 2025, setara 32,6 persen dari target APBN.
Lebih spesifik penyaluran bansos sembako telah mencapai Rp20,26 triliun yang diterima oleh 18,2 juta keluarga Penerima Manfaat (KPM) per 9 Juli 2025, setara 97,22 persen dari target 18,8 juta KPM.
Sri Mulyani menyatakan pemerintah berkomitmen memastikan tiap masyarakat Indonesia mendapat akses terhadap kebutuhan dasar yang layak.*
