Pengamat Sebut Kebijakan Anak Nakal Masuk Barak Militer Perlu Pendekatan Sosial dan Dukungan Orang Tua
FORUM KEADILAN – Rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk memasukkan anak-anak dengan kategori ‘nakal’ ke barak militer mulai Jumat, 2 Mei 2025, menuai sorotan dari berbagai pihak.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro menilai, kebijakan tersebut memiliki sisi positif namun perlu dikaji lebih mendalam.
“Upaya pendidikan melalui militer bagi anak nakal merupakan langkah kuratif yang bisa berdampak positif. Namun itu punya potensi tidak semua anak nakal itu dapat mengurangi kenakalannya, karena tidak secara utuh menyentuh masalah kenakalan anak,” katanya kepada Forum Keadilan, pada Rabu, 30/4/2025.
Ia menambahkan bahwa kenakalan anak tidak hanya soal psikologi, melainkan juga masalah sosial yang kompleks.
“Di antaranya kemiskinan struktural, yakni ketiadaan pemerintah dalam upaya mendukung sarana sosial, ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh banyak anak nakal dari lingkungan miskin, berkeluarga miskin dan di area kumuh. Artinya pemerintah perlu hadir dalam upaya masalah dimaksud. Hal ini juga yang disebut sebagai kebijakan pro rakyat,” ujarnya.
Riko menilai, secara praktik, kebijakan tersebut bisa diterima masyarakat karena kenakalan anak merupakan masalah sosial yang diharapkan publik untuk diselesaikan. Meski demikian, ia menekankan perlunya pendekatan berbasis komunitas dalam menanggulangi permasalahan ini.
“Keterlibatan masyarakat untuk secara aktif mengawasi, menjaga, dan mengarahkan anak-anak pada titik terbaik sangat penting,” lanjutnya.
Selain itu, menurutnya dukungan dari para orang tua menjadi faktor penting.
“Jika kebijakan hanya lahir dari perspektif politik atau kekuasaan, maka kebijakan tersebut berpotensi tidak optimal, tidak efektif, dan pemborosan,” tandasnya.
Menanggapi rencana tersebut, Wakil Ketua DPR RI Suami Dasco Ahmad mengatakan, belum membaca secara lengkap pernyataan Gubernur Jabar.
“Tetapi hal-hal yang disampaikan Gubernur Jabar itu kebijakan baru yang perlu kita kaji secara matang ke depan,” ucapnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 30/4.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, menilai kebijakan tersebut sah-sah saja selama tidak melibatkan pelatihan militer secara penuh.
“Itu kan kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak, ya kalau mau nitip boleh saja,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut hanya perlu berkoordinasi dengan pihak Pangdam Provinsi Jawa Barat.
“Itu tingkat koordinasinya provinsi dengan Pangdam sana, titip latihan disiplin, itu boleh. Tapi dia bukan latihan militer,” pungkas Sjafrie.*
Laporan Novia Suhari
