Motif Jokowi di Balik Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN
FORUM KEADILAN – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) pada Rabu, 21/2/2024 lalu.
AHY dilantik menggantikan Hadi Tjahjono yang kini berganti jabatan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Peneliti Senior BRIN Prof Firman Noor mengatakan, pelantikan AHY itu memiliki maksud lain, di samping keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memberantas mafia tanah.
Menurut Firman, AHY dihadirkan untuk mengamankan posisi pemerintah terkait adanya kelompok koalisi yang berseberangan dengan pemerintah atau oposisi. Selain itu, loyalitas Partai Demokrat yang ditunjukkan ke Jokowi juga membuat parpol berlambang mercy patut diberikan posisi yang layak.
“Ini performa Partai Demokrat yang menunjukan loyalitas ke Jokowi layak diberikan posisi yang layak. Itu juga bisa mengamankan posisi pemerintah, terkait adanya kelompok oposisi yang jumlahnya cukup signifikan,” katanya kepada Forum Keadilan, Sabtu, 24/2.
Kata Firman, hadirnya Demokrat di kabinet Jokowi akan menjadi langkah dalam pemantapan koalisi pemerintah dari awal, meski AHY hanya akan menjabat dalam waktu singkat, yakni delapan bulan.
“Saya kira ini bagian dari pemantapan koalisi pemerintah. Demokrat dan Jokowi ini sebagai representasi dari Prabowo dan Gibran yang punya komitmen sama,” jelasnya.
Peneliti senior BRIN lainnya, Prof Lili Romli juga sependapat. Kata dia, merangkul AHY memang disinyalir memperkuat posisi Jokowi setelah ditinggalkan PDIP.
Tak hanya untuk membungkam kritik yang pedas yang kerap dilakukan SBY dan AHY, lanjut Lili, tapi juga untuk menambah kekuatan melawan oposisi.
“Ini juga persiapan untuk menghadapi hak angket, jika bergulir,” katanya kepada Forum Keadilan, Sabtu 24/2.
Lili turut mengomentari soal isu yang mengatakan AHY akan disandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka di pemilu selanjutnya. Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi, namun akan mengalami resistensi yang tinggi di masyarakat.
“Bisa saja nanti disandingkan, tapi saya kira jika itu terjadi resistensi publik akan kuat, karena ada dua dinasti politik. Kemungkinan publik tidak akan memilihnya karena memandang, kok negara dikuasai oleh dinasti politik. Saat ini saja sudah ada penolakan terhadap Gibran,” ungkapnya.*
Laporan Merinda Faradianti
