TPN Ganjar-Mahfud Ingin Bawaslu Evaluasi Diri
FORUM KEADILAN – Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sunanto menuturkan, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) harus melakukan evaluasi dan kerja nyata dalam melakukan pengawasan pemilu. Sunanto menilai, Bawaslu lemah mengawasi karena banyaknya temuan kecurangan pada proses Pemilu 2024.
Pria yang kerap disapa Cak Nanto itu mengatakan, untuk beberapa kecurangan pemilu yang ditemukan oleh masyarakat, seharusnya segera ditindak oleh Bawaslu. Pasalnya, proses demokrasi harus berjalan dengan jujur dan adil, agar pemilu dapat berjalan dengan damai tanpa ada proses tebang pilih.
“Perlu ada evaluasi dan kerja nyata atau tindakan agar pengawalan pemilu dapat bekerja secara maksimal. Agar, proses demokrasi kita ini berjalan jujur dan adil tanpa ada proses tebang pilih,” ucapnya kepada Forum Keadilan, Rabu 28/11/2023.
Nanto memandang, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu harus pro aktif mengawasi tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Sebab, dikhawatirkan hal itu akan berpotensi terjadi keberpihakan.
“Kinerja Bawaslu harus segera dimaksimalkan, plus pengawasan dalam proses temuan dalam melakukan pengawasan. Bawaslu tidak perlu menunggu laporan masyarakat maupun laporan timsus dan sebagainya, karena dikhawahtirkan akan bias,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dirinya mengkonfirmasi, jika beberapa waktu lalu TPN Ganjar-Mahfud, juga telah melakukan pelaporan terhadap Bawaslu. Meski dirinya tidak menjelaskan secara detail terkait laporan tersebut, pihaknya akan tetap mengikuti proses-proses yang diterapkan.
“Kemarin ada beberapa laporan yang dilaporkan, ini masih proses kita tunggu saja langkah-langkahnya, yang terpenting ada kecurigaan asumsi keberpihakan. Itu harus di lakukan Bawaslu dengan proses keadilan itu sendiri,” imbuhnya.
Nanto meminta agar Bawaslu tetap menjadi wasit dalam panasnya politik kedepan. Karena, satu-satunya cara menengahi hal tersebut ialah dengan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
“Satu-satunya cara ialah penegakan hukum, dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau semua aturan secara bersama ditegakkan, itu yang harus diwujudkan agar tidak ada kemungkinan akan mencederai demokrasi. Itu yang harus kita ingatkan Bawaslu untuk menjadi wasit bukan menjadi pemain,” tutupnya.*
Laporan Ari Kurniansyah
