Pengamat Sebut Gaya Blak-blakan Purbaya Diduga Jadi Pertimbangan Pergantian Menkeu

FORUM KEADILAN – Gaya komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa yang blak-blakan dan tanpa basa-basi dinilai menjadi salah satu pertimbangan dalam pergantian dirinya sebagai Menteri Keuangan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengatakan, gaya komunikasi Purbaya memang berhasil meningkatkan popularitasnya di mata publik. Namun, sebagai Menteri Keuangan, keterusterangan dalam menyampaikan pandangan juga dapat membawa konsekuensi terhadap stabilitas politik dan persepsi pasar.

“Purbaya punya gaya komunikasi yang menarik secara politik. Dia berani bicara apa adanya dan tidak terlalu birokratis, sehingga mudah mendapat perhatian publik. Tetapi sebagai Menteri Keuangan, setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Pasar bisa membacanya sebagai sinyal kebijakan, sementara elite politik bisa membacanya sebagai sikap politik,” ujar Arifki dalam keterangannya, Selasa, 15/9/2026.

Menurut Arifki, salah satu contoh terlihat ketika Purbaya terlibat perdebatan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai obligasi daerah. Secara substansi, perdebatan tersebut berada dalam ranah kebijakan fiskal.

Namun, karena Pramono merupakan salah satu figur penting PDI Perjuangan, polemik tersebut berpotensi memiliki dimensi politik.

“Secara tidak langsung, perdebatan dengan Pramono bisa terbaca sebagai gesekan dengan PDIP. Jadi, isu yang awalnya teknokratis bisa berkembang menjadi isu politik,” katanya.

Hal serupa terjadi ketika Purbaya menyampaikan pandangan mengenai persoalan utang proyek kereta cepat Whoosh. Arifki menilai isu tersebut memiliki sensitivitas politik karena proyek tersebut lekat dengan pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Ketika seorang Menkeu berbicara soal beban pembiayaan Whoosh, publik tidak hanya melihat angka dan utang. Ada legacy pemerintahan sebelumnya yang ikut tersentuh. Karena itu, pernyataan tersebut secara tidak langsung bisa dibaca sebagai evaluasi terhadap kebijakan Jokowi,” ujarnya.

Arifki juga menyoroti polemik pembagian dividen Danantara dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, persoalan dapat menjadi sensitif ketika perbedaan tersebut disampaikan secara terbuka.

“Publik akhirnya bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan. Padahal, pemerintah membutuhkan satu pesan yang solid, terutama dalam isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara,” katanya.

Arifki menilai, tiga persoalan tersebut tidak berarti Purbaya keliru secara substansi. Namun, menurut dia, terdapat pola komunikasi yang terbuka dan berani menyentuh sejumlah wilayah sensitif.

“Kalau tiga kasus ini ditarik dalam satu garis, bukan berarti Purbaya salah secara substansi. Tetapi terlihat pola komunikasi yang sangat terbuka dan berani masuk ke wilayah sensitif. Ketika yang disentuh adalah PDI-P, legacy Jokowi, dan dinamika internal pemerintahan, akumulasi persepsinya bisa menjadi persoalan politik,” jelas Arifki.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi paradoks bagi Purbaya. Gaya blak-blakan dapat menjadi modal popularitas karena publik merasa mendapat informasi secara langsung. Namun, posisi Menteri Keuangan membuat setiap pernyataan memiliki konsekuensi lebih besar.

“Popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan. Menteri Keuangan harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus menjaga koordinasi politik di dalam pemerintahan,” katanya.

Karena itu, Arifki menilai, apabila gaya komunikasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pergantian Purbaya, hal tersebut lebih tepat dilihat sebagai akumulasi, bukan akibat satu kontroversi tertentu.

“Terlalu sederhana kalau mengatakan Purbaya diganti hanya karena satu pernyataan. Tetapi kalau gaya komunikasi tersebut berulang kali menimbulkan pertanyaan di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite, tentu biaya politiknya semakin besar,” ujarnya.

Arifki menegaskan, persoalannya bukan semata-mata Purbaya terlalu banyak berbicara. Namun, jabatan yang membuat setiap perkataannya memiliki efek berantai.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya dalam prosesi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14/9.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029.*