Suahasil dan Ujian Disiplin Fiskal
Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)
FORUM KEADILAN – Negara tidak boleh terlalu bersemangat menginjak gas, lalu baru mencari rem ketika kendaraan sudah melaju kencang. Perumpamaan ini relevan untuk membaca pergantian Menteri Keuangan dan penunjukan Suahasil Nazara di tengah kebutuhan pemerintah mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga kesehatan fiskal.
Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian orang. Di baliknya terdapat pertanyaan yang lebih fundamental, ke mana arah kebijakan fiskal Indonesia? Seberapa besar pemerintah bersedia mengambil risiko untuk mengejar pertumbuhan? Dan yang tak kalah penting, apakah sistem pengendalian risikonya cukup kuat?
Di sinilah perspektif Governance, Risk, and Compliance (GRC) menjadi relevan. APBN tidak cukup dinilai dari besarnya belanja atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Yang perlu ditanyakan adalah apakah risiko yang diambil pemerintah masih berada dalam batas yang dapat diterima, terukur, dan terkendali.
Pemerintah tentu membutuhkan risk appetite—keberanian mengambil risiko—untuk mendorong pertumbuhan. Negara yang terlalu takut mengambil risiko juga dapat kehilangan momentum. Namun, risk appetite bukan cek kosong. Keberanian tersebut harus dibatasi oleh risk tolerance, yakni batas risiko yang masih dapat ditanggung negara.
Oleh karena itu, defisit anggaran, rasio utang, beban bunga, penerimaan negara, kualitas belanja, dan efektivitas program pemerintah tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Semuanya merupakan indikator kesehatan fiskal yang harus terus diawasi.
Persoalannya, mengejar pertumbuhan dengan belanja besar memang relatif mudah. Tantangan sebenarnya adalah memastikan setiap rupiah belanja menghasilkan manfaat yang sepadan dan di sinilah Governance diuji.
Tata kelola yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, pengambilan keputusan berbasis data, serta kejelasan siapa yang bertanggung jawab ketika kebijakan tidak mencapai sasaran. APBN harus menghasilkan value for money, bukan sekadar money spent.
Begitu pula dengan Compliance. Kepatuhan tidak boleh berhenti pada terpenuhinya prosedur administratif. Kepatuhan harus menjadi mekanisme pencegahan terhadap konflik kepentingan, moral hazard, pemborosan, penyalahgunaan kewenangan, dan fraud.
Dalam konteks itu, tantangan Suahasil bukan memilih antara pertumbuhan dan disiplin fiskal. Karena keduanya harus berjalan bersamaan. APBN membutuhkan gas untuk bergerak, tetapi membutuhkan rem agar tidak masuk jurang. Gasnya itu kebijakan fiskal yang produktif dan remnya adalah GRC.
Keberhasilan Suahasil kelak tidak cukup diukur dari seberapa besar ekonomi tumbuh atau seberapa besar APBN terserap. Namun, ukuran yang lebih penting adalah berapa besar nilai ekonomi dan sosial yang dihasilkan dibandingkan dengan risiko fiskal yang harus ditanggung negara.
Jika pertumbuhan hari ini dibayar dengan risiko fiskal yang terlalu besar, generasi berikutnya mungkin menerima pertumbuhan tersebut sebagai warisan—tetapi sekaligus menerima tagihannya.
Pada akhirnya, APBN bukan uang pemerintah. APBN adalah amanah rakyat dan amanah sebesar itu tidak cukup dikelola dengan keberanian. Ia membutuhkan tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang disiplin, dan kepatuhan yang tidak boleh dinegosiasikan. *
