Pengamat: Narasi Jokowi di Ruang Publik Begitu Dominan, Berpotensi Mengganggu Citra Pemerintahan Prabowo

FORUM KEADILAN – Pengamat sekaligus Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin menilai, masih dominannya narasi mengenai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ruang publik dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Hasanuddin, kondisi tersebut membuat komunikasi politik pemerintahan saat ini menjadi kurang sehat karena perhatian publik masih banyak tersedot pada isu yang berkaitan dengan pemerintahan sebelumnya.

“Pemerintahan Presiden Prabowo harus mendapatkan ruang yang proporsional untuk menjelaskan kinerjanya kepada masyarakat. Jangan sampai ruang publik justru terus dipenuhi oleh narasi mengenai sosok mantan Presiden Joko Widodo, sehingga perhatian masyarakat terhadap agenda pemerintahan saat ini menjadi terdistorsi,” kata Hasanuddin kepada Forum Keadilan, Rabu, 2/9/2026.

Ia mengatakan, pemerintahan Prabowo bersama jajaran kabinetnya tengah menjalankan berbagai program yang diarahkan untuk kepentingan nasional.

Program tersebut, kata dia, mencakup bidang ekonomi, ketahanan pangan, pembangunan, hingga penguatan posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

Karena itu, Hasanuddin menilai pemerintah perlu memastikan berbagai kebijakan, capaian, maupun tantangan yang dihadapi dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat.

“Kami melihat ada persoalan dalam konstruksi komunikasi publik. Banyak hal yang dilakukan pemerintahan Prabowo sebenarnya menyangkut kepentingan nasional dan memiliki dampak strategis, tetapi tidak selalu menjadi narasi utama di ruang publik,” ujarnya.

“Sebaliknya, perhatian publik masih sering tersedot pada isu dan narasi yang berkaitan dengan mantan Presiden Joko Widodo,” sambung Hasanuddin.

Hasanuddin menilai, dominasi narasi mengenai Jokowi pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi dan kredibilitas pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kinerja pemerintah, tetapi juga dengan pertarungan narasi di ruang publik.

Kondisi itu dinilai dapat membuat masyarakat kesulitan memperoleh gambaran yang utuh mengenai kebijakan dan program yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo.

Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah memperkuat komunikasi publik dengan menyampaikan capaian dan kebijakan secara terukur, terbuka, konsisten, serta berbasis data.

“Pemerintah tidak cukup hanya bekerja. Hasil kerja juga harus dikomunikasikan dengan baik kepada publik. Kalau ruang komunikasi publik dibiarkan kosong, ruang tersebut akan diisi oleh berbagai narasi lain,” kata Hasanuddin.

“Pemerintah harus hadir dengan narasi yang faktual mengenai agenda dan capaian pemerintahannya sendiri,” lanjut dia.

Hasanuddin juga mengingatkan agar dinamika politik masa lalu tidak terus-menerus menjadi pusat perhatian publik hingga mengaburkan agenda pemerintahan yang sedang berjalan.

“Jokowi adalah bagian dari sejarah pemerintahan Indonesia sebelumnya. Sementara hari ini yang harus menjadi perhatian publik adalah bagaimana Presiden Prabowo menjalankan mandatnya, menyelesaikan persoalan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat posisi Indonesia di dunia,” tutur Hasanuddin.*