Banggar DPR RI Pastikan Anggaran MBG 2027 Turun, Diperkirakan Jadi Rp174 Triliun

FORUM KEADILAN – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan mengalami penurunan dibandingkan alokasi sebelumnya. Menurut Said, penurunan anggaran dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan program, termasuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sasaran penerima manfaat.

“Kalau MBG pasti turun. Yang pertama kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Kemudian yang kedua kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6/7/2026.

Mengenai besaran penurunan anggaran, Said menyebut, jika dibandingkan dengan angka Rp268 triliun yang sebelumnya beredar, maka penurunannya cukup signifikan.

“Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggi lah,” ucapnya.

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran Program MBG untuk penanganan stunting dan ibu hamil, tidak akan melebihi Rp174 triliun.

“Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” katanya.

Said menegaskan, penurunan anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelaksanaan program. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga tata kelola, serta kualitas gizi yang diterima para penerima manfaat.

“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun lalu kok turun, bukan. Yang penting menjaga kualitas. Yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu kualitasnya akan tetap terjaga,” jelasnya.

Meski begitu, Said menegaskan, besaran anggaran final program MBG 2027 baru akan diputuskan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama pemerintah pada September mendatang.

“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok. Kan harus sama pemerintah,” tutupnya.*