Sepenggal Kisah Sukses Tanpa Relasi Kekuasaan dan Narasi “Biar Tolol Asal Kesohor”

Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra MBA
Pemerhati Intelijen

FORUM KEADILAN – Para ilmuwan politik menyebutnya sebagai “Embedded Feudalism” (feodalisme yang tertanam) dalam struktur negara modern. Fenomena politik dinasti hingga pengikisan meritokrasi di institusi negara, menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang mengalami regresi menuju pola kekuasaan tradisional yang berbaju modern.

Embedded Feudalism dapat dilihat dari kacamata teori sosial-politik kontemporer, di antaranya “Reinkarnasi Feodalisme: Dari Darah Biru ke Politik Dinasti”. Dulu, feodalisme diikat oleh legitimasi “wahyu” atau garis keturunan bangsawan. Saat ini, hal itu bertransformasi menjadi dinasti politik. Pakar seperti Yoes Kenawas menyebutkan bahwa dinasti bukan sekadar soal nama keluarga, tapi soal monopoli akses. Ketika kekuasaan (eksekutif/legislatif) berpadu dengan penguasaan sumber daya ekonomi di satu tangan keluarga, prinsip check and balances runtuh karena pengawasan berubah menjadi “percakapan di meja makan keluarga”.

Penetrasi politik dinasti telah merambah ke institusi polri dan militer. Keterlibatan ikatan kekeluargaan dalam karier militer dan polisi sangat krusial. Dalam literatur sosiologi militer, idealnya institusi ini adalah penjaga profesionalisme melalui meritokrasi ketat. Jika promosi jabatan strategis lebih dipengaruhi oleh nepotisme daripada prestasi, dampaknya Sishankamrata akan terdistorsi. Loyalitas bergeser, dari loyalitas kepada negara/konstitusi menjadi loyalitas kepada personal atau faksi. Demoralisasi internal, Perwira berprestasi tanpa “koneksi” akan kehilangan motivasi, yang pada jangka panjang melemahkan ketahanan nasional.

Politik dinasti jika bertujuan monopoli ekonomi, kekuasaan sebagai alat akumulasi modal, ini adalah ciri Negara Predator (Predatory State). Dalam budaya feodal modern, kebijakan publik sering kali merupakan “komoditas” yang dipertukarkan dalam jaringan patronase. Akibatnya, pembangunan bukan bertujuan untuk kesejahteraan publik (public goods), melainkan untuk mengamankan proyek bagi kroni atau membiayai ongkos politik dinasti yang sangat mahal. Lebih buruk lagi, dampak dari politik dinasti membawa konsekuensi sosial, memicu munculnya narasi keputusasaan #kaburajadulu dan Indonesia Gelap, sebagai sinyal alienasi politik.

Ketika warga negara (terutama generasi muda/gen z) merasa bahwa kerja keras dan kecerdasan (meritokrasi) tidak lagi mampu mengalahkan jalur privilese dan koneksi, mereka mengalami “patah arang” terhadap kontrak sosial. Fenomena ini bukan sekadar kritik di media sosial, melainkan bentuk pelarian modal manusia (brain drain). Orang-orang kompeten lebih memilih berkarier di luar negeri karena merasa sistem di dalam negeri telah “dicurangi” oleh tembok-tembok feodal. Budaya feodal, politik dinasti dan relasi kekuasaan telah menciptakan “Demokrasi Prosedural”. Secara lahiriah ada pemilu, tapi secara batiniah kekuasaan dikontrol oleh segelintir elite (oligarki-feodal). Tanpa reformasi serius dalam rangka penegakan sistem meritokrasi yang independen di tubuh birokrasi serta aparat keamanan, kerikil dalam sepatu ini akan berubah menjadi luka infeksi yang melumpuhkan jalannya bernegara. Melihat kondisi ini, apakah instrumen hukum kita, masih memiliki taji untuk memutus rantai patronase ini, ataukah perubahannya harus dimulai dari gerakan sosial di luar sistem?

Ada sepenggal kisah yang berawal dari ruang tunggu keberangkatan luar negeri Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu tahun 2016, seorang ibu mengenakan kebaya tradisional Jawa, duduk seorang diri di salah satu sudut ruang tunggu keberangkatan luar negeri. Dari penampilan ibu tersebut, dapat diduga beliau berasal dari suatu daerah pinggiran di Jawa Tengah. Dapat dipastikan, sang ibu akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ada pertanyaan yang menggelitik, apa gerangan yang akan dilakukan ibu tersebut di luar negeri. Rasanya tidak mungkin jika ibu tersebut adalah TKW, mengingat umurnya diperkirakan lebih dari 60 tahun. Tanpa pikir panjang, setelah sekadar basa basi, terjadi pembicaraan dengan ibu tersebut.

“Maaf… Ibu mau pergi kemana?” yang dibalas hanya diam sejenak oleh sang ibu.

“Mau ke Tokyo,” jawab sang ibu.

“Apakah ibu sudah pernah ke Tokyo sebelumnya?”

“Ini yang keempat kalinya,” jawab sang ibu dengan tenang.

Jawaban yang sama sekali tidak diduga dan membuat semakin penasaran tentang apa gerangan kegiatan ibu tersebut. Tanpa pikir panjang, meluncur pertanyaan tentang apa tujuan ibu tersebut pergi ke Tokyo. Suasana menjadi hening sejenak.

“Saya hanya menjenguk anak nomor dua yang bekerja di pabrik mobil Toyota di Nagoya. Dia sekarang menjabat sebagai direktur rancang bangun untuk produk mobil Toyota,” jawab sang ibu yang membuat setiap orang yang mendengar berdecak kagum.

Pembicaraan berlanjut, singkat kata sang ibu bercerita bahwa dia memiliki empat orang anak, tiga laki-laki dan satu perempuan. Anak ketiganya yang merupakan laki-laki, bekerja di British Aerospace Inggris sebagai tenaga ahli elektrikal. Kemudian anak ke-4 yang merupakan perempuan, saat ini bekerja di Australia sebagai dokter spesialis kandungan. Lantas dimana anak ibu yang pertama? Sang ibu mengatakan bahwa dia di kampung menjadi petani, meneruskan pekerjaan almarhum ayahnya. Dari dialah ibu membiayai sekolah adik-adiknya hingga tamat sarjana.

“Tapi mengapa semua anak ibu bekerja di luar negeri?”

“Saya ini cuma petani, mana mungkin bisa anak-anak saya memperoleh pekerjaan yang layak, tanpa modal dana yang besar dan koneksi pejabat tinggi,” jawab sang ibu dengan tatapan tajam.

“Biarlah mereka bekerja sambil menambah ilmu di luar negeri, suatu saat nanti mereka pasti akan kembali ke Tanah Air untuk memberikan sumbangsihnya bagi negara. Almarhum ayahnya telah menanamkan nilai nasionalisme kepada mereka,” lanjut sang ibu menjelaskan.

Kisah di atas adalah true story yang terjadi di negeri ini. Sesungguhnya, bangsa ini adalah bangsa unggul, ditandai oleh prestasi anak-anak Indonesia dalam olimpiade matematik, fisika, dan kimia, sejak berpuluh tahun lalu. Bangsa ini memiliki sejarah peradaban teknologi yang tinggi, terbukti sejak era Majapahit telah menguasai teknologi metalurgi dan perkapalan yang diakui dunia. Bangsa ini telah memiliki kemampuan rancang bangun kapal laut dengan panjang 300 meter, sementara bangsa Spanyol dan Cina baru mampu membangun kapal laut sepanjang 70 meter.

Tetapi hari ini, realitas kepemimpinan di negeri ini diisi oleh figur yang cacat kualitas profesionalisme dan moral. Postur kepemimpinan di negeri ini telah kehilangan karakter negarawan, tetapi lebih dipengaruhi oleh karakter politisi pragmatis yang cenderung berorientasi pada kepentingan politik ketimbang kepentingan bangsa. Kepemimpinan yang lahir dari budaya feodalisme, politik dinasti, dan relasi kekuasaan, mengakibatkan loyalitasnya lebih banyak dipengaruhi oleh politik patronase.

Bangsa ini semakin tertinggal dalam percaturan persaingan global, bukan karena krisis orang cerdas, tetapi tata kelola bernegara dimonopoli oleh para pemangku kebijakan berlabel “orangnya penguasa atau oligarki”. Maka tidak heran jika berkembang anekdot “biar tolol asal kesohor”.

Berangkat dari kondisi actual domestic Indonesia, budaya feodalisme masih lekat menjadi bayang-bayang yang mengikuti kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Dalam literatur sosial-politik, budaya feodal dan relasi kekuasaan memiliki karakteristik utama yang melahirkan kekuasaan yang sentralistik, hierarki yang kaku dan politik patronase. Feodalisme tidak dapat sekedar dimaknai sebagai legacy sejarah masa lalu, tetapi sering kali mengalami reinkarnasi dalam bentuk baru di era modern. Oleh sebab itu, feodalisme ibarat kerikil dalam sepatu yang berpotensi merusak prinsip inklusi demokrasi, menjadikan kekuasaan sebagai alat konsentrasi kekayaan, bukan untuk kesejahteraan publik.

Dinasti politik yang marak berkembang di semua strata kekuasaan pemerintahan, mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga pemerintahan negara, merupakan potret dari suburnya budaya feodal dan kuatnya relasi kekuasaan, semata-mata untuk mempertahankan suksesi kesinambungan kekuasaan. Bahkan, dinasti politik tidak hanya terjadi di lingkungan kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi telah merambah di lingkungan institusi polri dan militer. Tidak sedikit para perwira militer dan polisi yang menduduki posisi strategis, ternyata memiliki ikatan keluarga dengan para jenderal.

Jenjang karir tanpa mengedepankan sistem meritokrasi, tidak saja akan melahirkan pemimpin abal-abal, tetapi berdampak terhadap kualitas kebijakan yang sarat oleh kepentingan dinasti. Tidak adanya jaminan kepastian untuk memperoleh kesempatan yang sama dan menguatnya praktik dinasti politik dalam kehidupan bernegara, tidak menutup kemungkinan menjadi pemicu merebaknya narasi #kaburajadulu dan Indonesia Gelap sebagai kritik.*