Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing Terpilih Jadi Presiden Baru
FORUM KEADILAN – Pemimpin Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, terpilih sebagai Presiden usai dengan mudah memenangkan pemungutan suara parlemen. Min Aung menjadi pemimpin Myanmar lima tahun usai ia menggulingkan pemerintahan terpilih dalam kudeta.
Min Aung Hlaing melewati masa-masa sulit dalam kekuasaannya sejak ia menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 2021 dan menahannya, memicu protes luas yang berubah menjadi perlawanan bersenjata nasional terhadap Junta.
Sebagai anggota parlemen dari Partai Persatuan dan Pembangunan yang dominan memenangkan suara dengan selisih yang sangat besar.
Diketahui, Min Aung Hlaing unggul dan memenangkan 429 suara berbanding 126 suara untuk Nyo Saw.
Ketika Min Aung Hlaing dinominasikan sebagai kandidat Presiden, ia menunjuk Ye Win Oo, mantan kepala Intelijen yang dianggap sebagai loyalis yang setia, sebagai penggantinya untuk memimpin militer.
Para analis menilai bahwa walaupun Junta digembor-gemborkan pembukaan kembali parlemen bulan lalu sebagai kembalinya kekuasaan kepada rakyat adalah upaya pencitraan sipilnya untuk menutupi kekuasaan militer yang berkelanjutan.
Sebagai informasi, Min Aung Hlaing adalah jenderal yang memimpin kudeta yang menyingkirkan demokrasi pada tahun 2021. Ia menahan tokoh terpilih Aung San Suu Kyi dan membubarkan Partainya lalu diangkat oleh anggota parlemen pro-militer yang terpilih dalam pemilihan baru-baru ini yang diawasi oleh Junta yang dipimpinnya.
Aung San Suu Kyi yang telah ditahan sejak kudeta Februari 2021, kritik atau protes atas pemilihan itu dilarang, dan pemungutan suara diblokir di wilayah yang dikuasai pemberontakan yang sudah bangkit untuk menantang pengambilalihan militer dalam perang saudara yang berkepanjangan. Puluhan ribu orang sudah tewas di semua pihak sejak kudeta tersebut.
Min Aung Hlaing dijadwalkan akan mengambil alih kekuasaan sebagai Presiden bulan ini, sementara dua pesaingnya yakni Perdana Menteri Nyo Saw dan Nan Ni Ni Aye, anggota regional dari negara bagian Karen dari Partai USDP akan menjabat di bawahnya sebagai wakil presiden.
Dalam periode darurat pasca-kudeta, Min Aung Hlaing menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan pejabat Presiden, namun untuk menjadi Presiden, ia secara konstitusional diharuskan untuk melepaskan jabatan militernya.
Min Aung Hlaing menyerahkan kendali militer kepada loyalitas dan mantan kepala intelijen Ye Win Oo pada hari Senin.
Militer Myanmar sudah memerintah negara tersebut selama sebagian besar sejarah pasca-kemerdekaannya dan menampilkan diri sebagai satu-satunya kekuatan yang melindungi negara yang bergejolak tersebut dari perpecahan dan kehancuran. *
