Usul Ambang Batas 7 Persen, Pengamat Nilai NasDem Jegal Langkah PSI Menuju 2029

FORUM KEADILAN – Usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen yang disampaikan Partai NasDem menjelang Pemilu 2029 memunculkan beragam tafsir politik. Wacana tersebut dinilai tidak semata berkaitan dengan penyederhanaan sistem kepartaian, tetapi juga memiliki implikasi elektoral bagi partai-partai tertentu.

Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai, kebijakan itu berpotensi mempersempit ruang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menembus parlemen. Menurutnya, dinamika perpindahan kader menjadi salah satu konteks yang perlu diperhatikan, mengingat sejumlah tokoh PSI diketahui berasal dari NasDem.

“Potensi migrasi kader NasDem ke PSI ke depan masih terbuka dan bahkan bisa semakin besar. Dalam konteks itu, usulan ambang batas 7 persen dapat dibaca sebagai ‘lampu kuning’ bagi kader agar menimbang ulang risiko elektoral,” ujar Arifki, di Jakarta, Senin, 23/2/2026.

Ia menilai, secara normative, kenaikan ambang batas dapat dipahami dalam kerangka penguatan sistem presidensial. Dengan jumlah partai yang lebih sedikit di parlemen, proses pembentukan koalisi dan pembahasan legislasi dinilai lebih sederhana. Namun, dalam praktiknya, perubahan aturan pemilu kerap tidak lepas dari kepentingan politik.

“Itu adalah instrumen politik. Dalam konteks 2029, PSI adalah salah satu partai yang paling terdampak jika aturan itu diberlakukan,” ujar Arifki.

Menurut dia, partai kecil dan menengah yang belum memiliki basis suara nasional yang kuat akan menghadapi tantangan lebih besar jika ambang batas dinaikkan. PSI yang selama ini mengandalkan dukungan pemilih muda dan masyarakat perkotaan, dinilai harus bekerja lebih keras untuk menembus angka tersebut.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu menyebut, dalam teori sistem kepartaian, peningkatan parliamentary threshold mendorong penyederhanaan partai efektif. Hanya partai dengan jangkauan elektoral luas dan struktur organisasi mapan yang cenderung mampu bertahan.

Konsekuensinya, lanjut dia, partai yang sedang bertumbuh bisa tersisih sebelum memiliki kesempatan berkembang. Dalam konteks persaingan politik terkini, segmen pemilih muda dan kelas menengah perkotaan disebut semakin kompetitif.

Jika dilihat dari sudut strategi, usulan ambang batas 7 persen juga dapat dimaknai sebagai langkah pengamanan posisi partai menengah agar tidak kehilangan ceruk suara akibat kehadiran partai baru atau partai yang sedang naik daun.

“Di politik, siapa yang mengatur aturan, sering kali ikut menentukan siapa yang bertahan. PSI tentu harus membaca ini sebagai tantangan serius,” ujarnya.

Di sisi lain, pendukung kenaikan ambang batas berpendapat bahwa sistem multipartai yang terlalu terfragmentasi dapat menghambat stabilitas pemerintahan. Dengan jumlah partai yang lebih terbatas di DPR, proses pengambilan keputusan dinilai lebih efisien.

Namun, peningkatan ambang batas juga berpotensi membuat lebih banyak suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi parlemen. Situasi ini dapat memengaruhi tingkat representasi politik dan mempersempit pilihan masyarakat.

Selain PSI, partai-partai yang perolehan suaranya berada di kisaran ambang batas juga akan terdorong bersaing ketat demi mengamankan posisi di atas 7 persen. Persaingan tersebut berisiko memicu perebutan basis pemilih di antara partai-partai menengah.

“Ya, bagi NasDem, terbaca agar tak banyak lagi kader yang pindah partai. Bagi PSI, ini menjadi ujian elektoral sekaligus ujian ketahanan organisasi menjelang 2029,” kata Arifki.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut bahwa partainya akan tetap konsisten mendorong agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ditingkatkan menjadi 7 persen. Paloh menilai, ambang batas 7 persen jauh lebih efektif.

“Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta, Sabtu, 21/2.*