Purbaya Sebut Ekonomi Indonesia Awal Tahun 2025 Lambat Karena Salah Urus

FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa ekonomi Indonesia pada awal tahun ini melambat karena salah urus.

Menurutnya, perlambatan ekonomi terjadi pada Januari 2025 hingga Agustus 2025. Sementara itu, ia baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) pengganti Sri Mulyani pada 8 September 2025.

“Jadi, kalau dilihat dari sini sih perlambatan ekonomi kita sepanjang mungkin delapan bulan pertama tahun ini bukan karena global saja. Mungkin bukan karena global, mungkin karena salah urus di dalam yang sudah kita perbaiki,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis, 27/11/2025.

Ia kemudian membedah data pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari komponen pengeluaran, salah satunya adalah konsumsi pemerintah. Purbaya mencatat belanja pemerintah kontraksi pada dua kuartal, yakni -1,37 persen di kuartal I 2025 dan -0,33 persen di kuartal II 2025.

Ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya sanggup tumbuh 4,87 persen secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lalu naik ke 5,12 persen year on year (yoy) pada kuartal berikutnya dan tumbuh 5,04 persen secara tahunan.

“Kuartal III (2025) sekarang tumbuh positif 5,5 persen. Jadi, di dua kuartal pertama tahun ini pemerintah belanjanya lambat sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya.

“Ini kita perbaiki dan ke depan saya pastikan di kuartal I tahun depan (2026) kita akan tumbuh terus (konsumsi pemerintah). Kita akan cegah belanja yang terlambat dari pemerintah sehingga dorongan ke ekonominya akan tetap kuat,” katanya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara kemudian menjelaskan mengapa belanja Kementerian/Lembaga (K/L) lambat pada awal 2025. Ia pun menyinggung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.

“Di mana dilakukan efisiensi dan pencadangan yang kita lakukan pada Februari (2025). Dan karena itu baru mulai Maret kita melakukan pemblokiran anggaran, mulai April dibuka, relokasi, dan yang lainnya. Sehingga belanja barang, terutama, baru mulai April-Mei, terus meningkat Juli, Agustus, September, Oktober,” paparnya.

“Kita mendorong setiap K/L untuk menyelesaikan belanja barang sesuai anggarannya sehingga bisa menjadi efek positif bagi pertumbuhan. Pola belanja ini seperti biasa Oktober, November, Desember akan tinggi,” pungkasnya.*