Jumat, 28 November 2025
Menu

Golkar Nilai Tim Reformasi Polri Dibentuk untuk Bongkar Kesalahan Masa Lalu Polri

Redaksi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis, 27/11/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis, 27/11/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa upaya pembentukan reformasi Polri merupakan penataan sistem secara menyeluruh, tapi bukan melalui pergantian individu. Menurutnya, hal tersebut bagian dari pembenahan yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk membongkar kesalahan masa lalu sebagai langkah awal menuju perbaikan institusi Kepolisian.

“Cara penataan proses awalnya adalah membongkar. Apa yang dibongkar adalah kesalahan-kesalahan masa lalu. Misalkan bagaimana ada kasus yang dibongkar. Itu semua untuk perbaikan dan penataan,” katanya, di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis, 27/11/2025.

Idrus menilai, pembentukan tim reformasi Polri yang saat ini bekerja merupakan langkah positif karena diisi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, integritas, serta cara kerja yang jelas. Ia menyebut, Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar reformasi dilakukan secara mendasar dan melibatkan seluruh komponen bangsa.

“Pak Prabowo sudah menentukan, harus mendasar dulu, ajak semua karena kita ini anak bangsa. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Karena itu selalu berpikir positif, jangan curiga sebelum ada apa-apa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Idrus menekankan bahwa reformasi Polri tidak boleh didasarkan pada kebencian atau kepentingan subjektif mengganti figur tertentu. Menurutnya, penataan harus dimulai dari pembangunan sistem yang ideal sehingga posisi dan peran Polri ke depan menjadi lebih jelas.

“Tidak boleh lagi berpikir ‘kita harus ganti si A, si B’. Itu subjektif. Kalau itu terjadi, kita tidak akan menemukan format ideal. Yang ingin direformasi adalah sistemnya seperti apa,” katanya.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu menegaskan bahwa pergantian individu hanya dapat dilakukan jika diperlukan untuk menjalankan sistem baru yang lebih baik.

“Kalau misalkan format ini sudah dibuat sedemikian rupa, lalu kita ingin terapkan sistem itu dan ada yang harus diganti, ya dia diganti. Bukan karena kebencian, tetapi akibat dari penerapan sebuah sistem ideal,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari