Bandara IMIP Morowali Tak Diawasi Pemerintah, DPR Akui Heran Tak Pernah Disebut Dalam Rapat Kemenhub

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem Mori Hanafi menanggapi sorotan publik terhadap keberadaan bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, yang disebut tidak berada dalam pengawasan pemerintah.

Mori juga mengaku heran karena fasilitas penerbangan tersebut tidak pernah dibahas di berbagai rapat dan tidak tercatat dalam pengawasan resmi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) termasuk dalam konteks pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

“Kami juga heran kok ini tidak pernah dibicarakan,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26/11/2025.

Sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) Ruang Udara, Mori menegaskan bahwa isu ini perlu ditelusuri dengan serius. Ia menyebutkan bahwa dalam pembahasan terkait radar VIR maupun AirNAV dengan TNI Angkatan Udara, bandara IMIP juga tidak pernah disebutkan.

“Bukan cuma masalah penerbangan domestik, tapi ada diduga pesawat penerbangan langsung dari luar negeri ke bandara itu,” katanya.

Mori menilai, kondisi tersebut berpotensi membahayakan negara karena pintu masuk yang tidak berada dalam pengawasan imigrasi dan bea cukai. Ia mempertanyakan mekanisme pemeriksaan paspor, barang bawaan, serta konsekuensi keamanan dan potensi kerugian penerimaan negara.

“Bayangkan, orangnya gimana paspornya, kalau dia bawa barang-barang tertentu itu wajib di bea cukai, itu juga nggak ada. Ini bisa dibilang riskan sekali dari sisi pertahanan, keamanan dan penerimaan negara,” tegasnya.

Mori menjelaskan, DPR belum dapat menyimpulkan lebih jauh karena belum menerima laporan resmi. Pertemuan dengan Kemenhub dijadwalkan pada 2 Desember mendatang untuk memperdalam fakta dan klarifikasi mengenai hal tersebut.

“Kalau seperti apa yang diberitakan tentunya negara lalai ya, tapi kita belum dapat penjelasan. Jadi saya pribadi belum sampai pada kesimpulan itu,” pungkasnya.*