BAM DPR RI Klaim Thrifting Tak Bunuh UMKM

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut aktivitas thrifting membunuh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak didukung oleh data yang kuat.

Adian menjelaskan, berdasarkan data dari Kementerian UMKM, total barang thrifting yang masuk ke Indonesia hanya setara dengan 3.600. Jika dikonversikan ke jumlah kontainer, angkanya hanya 0,5% dari total 28 ribu kontainer barang ilegal, termasuk tekstil ilegal, yang masuk ke Indonesia. Bila dihitung dalam bentuk tonase, total barang ilegal tersebut mencapai 784 ribu ton, dan thrifting hanya merupakan sebagian sangat kecil dari keseluruhan.

“Sepertinya tuduhan bahwa thrifting itu membunuh UMKM tidak didukung oleh data-data yang kuat,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19/11/2025.

Ia menegaskan pentingnya pemerintah memahami data sebenarnya sebelum mengambil kebijakan yang berpotensi membatasi aktivitas masyarakat kecil.

Adian juga menyoroti keadaan ekonomi masyarakat yang kerap menjadi alasan utama mereka lebih menyukai aktivitas thrifting.

“Kita harap kalau misalnya negara tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, toh rakyat tetap butuh makan. Ya jangan ditindak-tindak dulu lah, kecuali kemudian kita mau melihat anak bangsa kita kelaparan,” tegasnya.

Lebih jauh, BAM juga membahas faktor mengapa generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z banyak menggemari thrifting. Menurut hasil riset yang dikantongi BAM, 67 persen milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Salah satu alasan utamanya adalah kesadaran lingkungan.

Untuk memproduksi satu celana jeans, dibutuhkan ribuan liter air bersih, sedangkan pembuatan satu kaos memerlukan ratusan liter air. Selain itu, industri tekstil disebut menyumbang hingga 20% pencemaran dan limbah di dunia.

Fakta-fakta ini, menurut Adian, telah membentuk kesadaran ekologis di kalangan anak muda yang mendorong mereka memilih barang preloved (bekas) sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan.

“Nah negara kita harus kuasai data itu sebelum ambil keputusan. Gitu loh,” pungkasnya.*