Pengamat Sebut Pemberhentian Purbaya Berisiko Jadi Bumerang bagi Citra Prabowo

FORUM KEADILAN – Pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi citra Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat sekaligus Koordinator Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra mengatakan, risiko tersebut muncul karena Purbaya diberhentikan ketika persepsi publik terhadap kinerjanya justru tergolong kuat.

Hamdi merujuk hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis pada Agustus 2026. Dalam survei tersebut, Purbaya menempati posisi teratas sebagai menteri yang dinilai bekerja baik, dengan angka 42,8 persen.

“Masalah politik terbesar dari keputusan tersebut bukan terletak pada kewenangan Presiden untuk mengganti menteri, karena pengangkatan dan pemberhentian menteri memang merupakan hak Presiden,” kata Hamdi kepada Forum Keadilan, Rabu, 16/9/2026.

“Persoalannya terletak pada jarak yang sangat lebar antara keputusan politik Presiden dan persepsi sebagian masyarakat terhadap Purbaya,” sambungnya.

Purbaya diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin, 14/9. Presiden Prabowo kemudian menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Suahasil menjadi orang ketiga yang menduduki posisi Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Prabowo.

Menurut Hamdi, ketika seorang pejabat yang dianggap publik bekerja baik justru diberhentikan, masyarakat akan mencari penjelasan mengenai alasan di balik keputusan tersebut.

Dia menilai, risiko politik bagi Presiden semakin besar apabila pemerintah tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai alasan pemberhentian Purbaya.

“Ketika seseorang yang dianggap publik bekerja baik, berani, kompeten dan jujur justru diberhentikan, masyarakat akan mencari penjelasan mengenai alasan di balik keputusan tersebut,” ujarnya.

“Jika penjelasan mengenai kesalahan atau kegagalan spesifik Purbaya tidak disampaikan secara memadai, ruang tersebut sangat mudah diisi oleh spekulasi mengenai konflik internal, perbedaan pandangan ekonomi, tekanan politik atau anggapan bahwa Purbaya terlalu independen,” lanjut Hamdi.

Hamdi mengatakan, kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, apabila persepsi yang berkembang adalah Purbaya merupakan menteri yang berkinerja baik dan memiliki integritas, sementara pemerintah tidak menjelaskan secara meyakinkan alasan pemberhentiannya, dapat muncul anggapan bahwa pemerintahan Prabowo tidak mampu mempertahankan pejabat yang dianggap kompeten.

“Dampaknya dapat bergerak lebih jauh dari sekadar simpati kepada Purbaya karena yang mulai dipertaruhkan adalah citra meritokrasi Presiden,” katanya.

Hamdi juga menyoroti pergantian Menteri Keuangan yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Dia mengatakan, Suahasil merupakan orang ketiga yang menduduki posisi Menteri Keuangan dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo.

Menurut Hamdi, pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan dapat memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi arah kebijakan ekonomi pemerintah.

“Pergantian yang terlalu cepat pada salah satu jabatan ekonomi paling strategis dapat membangun persepsi bahwa pemerintahan masih mencari formula pengelolaan ekonomi yang dianggap tepat,” ujarnya.

Di sisi lain, Reuters melaporkan pergantian Purbaya terjadi di tengah kekhawatiran mengenai pelebaran defisit fiskal, pelemahan rupiah dan kepercayaan investor terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Sejumlah analis menilai latar belakang teknokratis Suahasil dapat membantu memperkuat disiplin dan prediktabilitas kebijakan fiskal.

Hamdi mengatakan, analisis mengenai pemberhentian Purbaya tetap perlu mempertimbangkan persoalan selama masa jabatannya.

“Popularitas seorang menteri tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kebijakannya benar, sebagaimana respons positif sebagian pasar terhadap penggantinya juga tidak otomatis membuktikan bahwa keputusan memberhentikan Purbaya sudah tepat,” katanya.

Dia menilai, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih substantif mengenai alasan pergantian tersebut.

“Jika Purbaya diganti karena persoalan defisit, tata kelola fiskal, kredibilitas APBN atau kebijakan tertentu, pemerintah perlu menjelaskan indikatornya secara terbuka agar masyarakat dapat menilai keputusan Presiden berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan dugaan,” ujar Hamdi.

Menurut Hamdi, penjelasan itu penting karena arah fiskal Indonesia tidak ditentukan oleh Menteri Keuangan seorang diri. Besarnya belanja negara, program prioritas, serta keputusan politik mengenai penggunaan APBN berada dalam kerangka kebijakan pemerintahan yang dipimpin Presiden.

Hamdi juga menyinggung pernyataan Purbaya setelah diberhentikan. Purbaya mengaku kecewa dan mengatakan sebelumnya telah memperkirakan kemungkinan dirinya dicopot karena adanya perbedaan dengan sejumlah pejabat. Namun, Purbaya menyebut kebijakan yang dijalankannya tetap sejalan dengan Presiden Prabowo.

Hamdi menilai, pernyataan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa perbedaan itu menjadi penyebab pemberhentian.

“Namun, pernyataan tersebut cukup untuk memperbesar spekulasi bahwa persoalan di balik pergantian Menteri Keuangan lebih kompleks daripada evaluasi kinerja biasa,” katanya.

Purbaya kemudian menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil dalam serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Selasa, 15/9.

Hamdi mengatakan, keputusan pergantian tersebut pada akhirnya menjadi pertaruhan bagi pemerintahan Prabowo.

“Jika Suahasil mampu memperkuat APBN, menjaga pertumbuhan, menstabilkan rupiah dan memperbaiki kepercayaan masyarakat serta investor, keputusan tersebut akan memperoleh pembenaran melalui hasil,” ujarnya.

“Namun jika kondisi ekonomi justru memburuk, Purbaya berpotensi menjadi standar pembanding yang terus digunakan publik untuk mempertanyakan keputusan Presiden,” lanjut Hamdi.

Hamdi menilai, risiko bagi Presiden bukan hanya kehilangan seorang Menteri Keuangan yang memiliki tingkat popularitas tinggi.

“Risiko yang lebih serius adalah tumbuhnya persepsi bahwa pemerintahan tidak mampu mempertahankan pejabat yang dianggap masyarakat kompeten, berani dan berintegritas,” katanya.

“Tanpa penjelasan yang kuat dan kinerja pengganti yang terbukti lebih baik, pemberhentian Purbaya dapat berubah dari keputusan reshuffle kabinet menjadi persoalan yang langsung menyentuh citra meritokrasi, konsistensi dan kualitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.*