Konselor Kebudayaan Iran: Untuk Mengisi Kemerdekaan, Indonesia-Iran Harus Kerja Sama di Bidang Iptek

FORUM KEADILAN – Konselor Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Islam Iran Yahya Jahangiri menekankan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan kemerdekaan wilayah dan teritorial.

Menurutnya, kemerdekaan juga harus mencakup kebebasan mental, pikiran, budaya, serta kemampuan suatu bangsa untuk menentukan arah perkembangan pengetahuan dan teknologinya sendiri.

Hal itu disampaikan Yahya Jahangiri dalam Forum Diskusi yang diselenggarakan Mandala Project di Kafe Gerak Gerik, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa, 25/8/2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H bertajuk “Belajar dari Iran: Merawat Api Kemerdekaan 100%”.

Yahya mengatakan, sebuah bangsa tidak dapat disebut sepenuhnya merdeka apabila secara teritorial telah bebas, tetapi pola pikir, budaya, media, hingga sumber pengetahuannya masih sangat bergantung kepada pihak lain. Menurutnya, ketergantungan tersebut dapat menciptakan bentuk penjajahan baru yang tidak selalu terlihat secara kasatmata.

Ia menyoroti perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan mesin pencari seperti Google sebagai salah satu tantangan baru bagi kemerdekaan berpikir.

Menurut Yahya, teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu manusia, bukan menggantikan kemampuan manusia untuk berpikir dan mengambil keputusan. Ketergantungan terhadap teknologi, kata dia, berpotensi membuat manusia menerima begitu saja informasi yang diberikan tanpa melakukan proses berpikir kritis.

“Kalau setiap pertanyaan yang kita ajukan langsung dijawab oleh AI atau Google, kita harus bertanya siapa yang menghasilkan pengetahuan tersebut dan siapa yang mengelola pikiran kita,” ujarnya.

Ia menilai, ketergantungan berlebihan terhadap teknologi dapat melahirkan bentuk “perbudakan baru”, yakni ketika manusia mulai menyerahkan proses berpikirnya kepada mesin.

Yahya kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pengalaman Iran dalam menjalankan Revolusi Islam. Menurutnya, revolusi tidak boleh dipahami hanya sebagai peristiwa politik ketika kekuasaan Shah Iran berakhir dan Imam Khomeini kembali ke Iran.

Revolusi, kata dia, seharusnya dipandang sebagai sebuah proses panjang yang mencakup perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, hingga teknologi.

Ia menjelaskan, setelah keberhasilan Revolusi Islam Iran, tantangan berikutnya justru adalah bagaimana membangun masyarakat dan manusia yang mampu mengembangkan negaranya. Karena itu, semangat revolusi harus terus dilanjutkan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.

Ia juga menekankan pentingnya revolusi manusia atau perubahan kualitas manusia sebagai bagian dari proses tersebut.

Dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, Yahya mengajak peserta melihat kembali perjuangan Nabi yang menurutnya tidak semata-mata berorientasi pada pembentukan wilayah atau negara. Nabi, kata dia, terlebih dahulu membangun manusia dari individu ke individu. Karena itu, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan manusia dari berbagai bentuk perbudakan, termasuk perbudakan terhadap pikiran, teknologi, maupun berbagai “berhala” modern yang membuat manusia kehilangan kebebasan berpikir.

Yahya juga menyinggung kontribusi kawasan Persia terhadap perkembangan peradaban Islam. Ia menyebut sejumlah tokoh seperti Ibn Sina, Suhrawardi, Abdul Qadir al-Jilani, serta para ulama dan ilmuwan dari kawasan Persia yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan tafsir, hadis, filsafat, tasawuf, dan ilmu pengetahuan. Menurutnya, Indonesia dapat belajar dari pengalaman tersebut dengan mengembangkan ilmu agama sekaligus ilmu sosial, psikologi, sains, dan berbagai bidang pengetahuan lainnya tanpa terjebak dalam perdebatan sektarian.

Di akhir pemaparannya, Yahya menilai, kekuatan terbesar sebuah negara pada akhirnya terletak pada rakyatnya. Ia mencontohkan Iran yang menurutnya mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan, embargo, dan konflik karena memiliki kekuatan sosial dan dukungan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal mendapatkan suara rakyat ketika pemilu, tetapi juga tentang memberikan perhatian kepada rakyat setiap hari.

Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar memiliki potensi kekuatan sosial yang sangat besar apabila mampu menjaga persatuan dan mengembangkan kualitas manusianya.*