Ketimpangan Fasilitas Dapur MBG vs Sekolah, DPR: Pengingat Bagi Pemangku Kebijakan

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian, menanggapi maraknya video di media sosial yang memperlihatkan perbedaan mencolok antara fasilitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlihat lebih mewah dibandingkan kondisi sejumlah sekolah yang justru memprihatinkan dan membutuhkan renovasi.

Menurutnya, fenomena tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan agar program revitalisasi pendidikan tidak hanya terfokus di kota-kota besar, tetapi juga menyasar daerah-daerah yang masih tertinggal.

“Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa program revitalisasi jangan hanya menyasar kota besar. Di daerah seperti NTT, berdasarkan video yang beredar, kondisi sekolah bahkan terlihat lebih tidak layak dibandingkan dapur MBG atau SPPG itu,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6/4/2026.

Akan tetapi, ia menekankan pentingnya melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kebenaran informasi yang beredar. Sebab, ia menyebut, bangunan SPPG pada dasarnya tidak bersifat permanen sehingga perlu dilihat secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan.

Lebih lanjut, Lalu menyampaikan, kondisi tersebut menjadi masukan penting bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemedikdasmen) untuk segera melakukan evaluasi. Ia juga berharap sekolah yang viral tersebut dapat masuk dalam program bantuan revitalisasi pada tahun 2026. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan pihak terkait untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.

“Saya sudah menghubungi Dirjen (Kemendikdasmen) untuk mengecek sekolah mana di NTT yang dimaksud, agar bisa segera diberikan bantuan revitalisasi. Harus dicek jumlah siswa, kebutuhan rombongan belajar, dan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Selain itu, politisi PKB itu menegaskan, tanggung jawab utama pengelolaan dan perawatan sekolah tingkat dasar dan menengah berada di pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terkait alasan kondisi sekolah tersebut dibiarkan tidak terawat.

“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Harus dilihat kenapa sampai sekolahnya bisa seperti itu,” pungkasnya.*