Aliansi Masyarakat Sipil Demo di DPR, Desak Pemerintah Keluar dari Board of Peace

FORUM KEADILAN – Sejumlah aliansi masyarakat sipil menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, untuk memprotes bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Amerika Serikat.

Massa menilai, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut keliru karena badan dunia tersebut justru tidak menghadirkan perdamaian, melainkan berpotensi memperluas konflik di kawasan Timur Tengah.

Salah satu perwakilan massa aksi dari Imparsial Wira Piliang mengatakan, kedatangan mereka ke DPR bertujuan mendesak parlemen agar tidak meratifikasi perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dinilai berkaitan dengan keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace.

“Kita meminta Presiden Prabowo untuk segera keluar dari Board of Peace,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6/3/2026.

Selain itu, massa aksi juga menolak wacana pengiriman pasukan TNI ke kawasan Timur Tengah. Menurut Wira, langkah tersebut berisiko menyeret Indonesia ke dalam konflik bersenjata.

“Kita berharap wacana pengiriman pasukan TNI ke Timur Tengah dibatalkan. Dengan situasi hari ini, jangan sampai pasukan TNI hanya dikirim untuk menghadapi risiko perang di sana,” ujarnya.

Ia juga menyinggung adanya tekanan melalui perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang melatarbelakangi Indonesia masuk ke dalam Board of Peace.

“Presiden Prabowo Subianto terjerat dalam perjanjian dagang yang akhirnya membuat Indonesia harus masuk ke Board of Peace yang disebut-sebut memerlukan biaya hingga Rp17,6 triliun. Ini menjadi anomali bagi negara yang selama ini mengusung politik luar negeri bebas aktif,” tegasnya.

Ia menegaskan, sikap aliansi masyarakat sipil adalah mendorong pemerintah tetap berpegang pada konstitusi dan hukum internasional dalam menentukan kebijakan luar negeri.

“Kita tidak setuju dengan pengiriman TNI, karena kalau kita mengirim pasukan ke sana berarti kita juga mendukung konflik yang terjadi di sana. Apalagi wilayah seperti Rafah sudah masuk zona merah. Jika TNI dikirim ke zona merah, berarti kita masuk ke dalam zona perang,” pungkasnya.

Wira mengungkapkan, aksi ini akan berlanjut pada hari esok di kawasan Patung Kuda hingga Istana Negara, dan rencananya akan dimulai menjelang waktu berbuka puasa.*