Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Bantah Terjaring OTT KPK: Demi Allah Tak Ada Barang Bukti

FORUM KEADILAN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq telah diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang, Selasa dini hari.

Meski demikian, Fadia membantah dirinya terjaring OTT dan mengklaim tidak ada barang bukti yang ditemukan saat penindakan berlangsung.

“Yang pasti mas saya tidak OTT, saya tidak ada barang apa pun yang diambil. Dan pada saat penangkapan mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah,” ujar Arafiq di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 4/3/2026.

Ia kembali menegaskan, tidak ada barang bukti yang ditemukan pada dirinya.

“Jadi saya tidak ada OTT apa pun, barang serupiah pun, demi Allah enggak ada,” katanya.

Terkait dugaan keterlibatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa, Fadia membantah.

“Enggak, saya tidak ikut. Itu bukan punya saya, saya enggak pernah ikut,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai kepemilikan perusahaan yang disebut-sebut terkait pengadaan, ia menjawab bahwa itu bukan miliknya,

“Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya,” kata dia.

Fadia juga menyampaikan kebingungannya atas penangkapan tersebut.

“Saya ingin sampaikan, saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiapun di saya demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti aja lah, biarkan aja. Kita serahkan kepada Allah aja nanti,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya akan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya terkait kasus ini.

“Ya saya akan diskusi dengan pengacara karena saya demi Allah tidak ada OTT, serupiah pun tidak ada,” kata dia.

Berdasarkan pantauan Forum Keadilan di Gedung Merah Putih KPK, Fadia keluar sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengenakan hijab hitam putih sambil menutup wajahnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa kasus yang sedang diungkap melalui OTT tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

“Salah satunya terkait dengan pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jadi, ini diduga ada di beberapa dinas,”kata dia, Selasa, 3/3 malam.

Setelah melakukan pemeriksaan awal di Pekalongan, KPK membawa 11 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten (ASN Pemkab) Pekalongan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Salah satu yang turut dibawa adalah Sekretaris Daerah Mohammad Yulian Akbar. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam sekitar pukul 21.00 WIB.*