Kemendagri Pastikan TKD Tiga Wilayah Terdampak Bencana Sumatra Tak Dipotong

FORUM KEADILAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI telah menyepakati langkah percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra.

Bima Arya menjelaskan, salah satu poin utama yang disepakati adalah terkait penganggaran. Presiden telah memberikan persetujuan untuk melakukan relaksasi Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah di tiga provinsi Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh yang terdampak bencana. Dengan kebijakan tersebut, TKD tidak jadi dipotong, namun dialokasikan secara khusus untuk kebutuhan penanganan bencana.

“Jumlahnya sekitar Rp10,8 triliun. Ini akan kami awasi dan fokuskan agar digunakan secara tepat untuk penanganan bencana,” katanya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kemendagri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19/1/2026.

Langkah selanjutnya, Kemendagri meminta seluruh kepala daerah agar segera menyampaikan data yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat. Pendataan berdasarkan nama dan alamat dinilai penting agar berbagai bantuan dari kementerian, mulai dari pemulihan ekonomi, hunian, hingga bantuan hidup, dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.

“Semua kebutuhan itu sudah dianggarkan di kementerian. Tinggal kepala daerah melakukan pendataan secara detail agar bantuannya tidak terlambat,” ujarnya.

Bima Arya juga menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) sudah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Aceh Tamiang dan daerah lainnya. Secara bertahap, para pengungsi mulai dipindahkan dari tenda ke huntara, terutama untuk mengurangi risiko kesehatan.

Selain itu, Kemendagri juga memastikan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak. Dokumen seperti KTP dan kartu keluarga akan dibantu proses pengurusannya tanpa dipungut biaya.

Untuk mempercepat pemulihan dokumen kependudukan yang rusak atau hilang, Kemendagri mengerahkan tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke lokasi terdampak. Bahkan, Dirjen Dukcapil turun langsung membawa bantuan CSR berupa mesin percetakan dan perlengkapan dokumen.

“Tidak semua petugas siap kembali bertugas karena kantor masih terendam lumpur atau petugasnya juga terdampak. Karena itu kami perbantukan petugas dari pusat untuk langsung turun ke lapangan,” katanya.

Terkait kondisi infrastruktur dasar, Bima Arya menyebutkan pasokan listrik di wilayah terdampak sudah pulih hingga 98–99 persen. Sementara itu, ketersediaan air bersih masih menjadi kendala di beberapa daerah, meski PDAM mulai berangsur pulih. Sejumlah daerah juga melakukan upaya pengeboran sumur untuk menambah pasokan air bersih.

“Seiring berjalan, kami terus mendorong relokasi dari tenda ke hunian sementara atau tempat yang lebih layak,” pungkasnya.*