Selasa, 13 Januari 2026
Menu

Megawati Tegaskan Dukungannya Terhadap Sistem Pilkada Langsung

Redaksi
Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI) sekaligus putri Presiden pertama RI Sukarno, Megawati Soekarnoputri di peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu, 1/11/2025 | YouTube PDI Perjuangan
Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI) sekaligus putri Presiden pertama RI Sukarno, Megawati Soekarnoputri di peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu, 1/11/2025 | YouTube PDI Perjuangan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri menegaskan dukungannya terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung.

Dukungan terhadap sistem Pilkada langsung tersebut disampaikan Megawati dalam pidato penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) I PDI-P, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, pada Senin, 12/1/2026.

“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,” ujar Megawati dalam pidatonya.

Ia menjelaskan, Pilkada secara langsung memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin di daerahnya.

Kepala daerah yang terpilih juga mempunyai legitimasi yang kuat karena dia dipilih langsung oleh rakyat.

“Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah,” jelasnya.

Megawati menegaskan penolakannya terhadap mekanisme di mana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penolakan terhadap sistem, lanjut Megawati, bukan merupakan sikap politik praktis yang diambil oleh Partai.

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” tuturnya.

“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat,” tegasnya. *