Dari Parade Alutsista ke Lumpuhnya Kekuasaan Presiden Maduro: Pelajaran dari Caracas untuk Jakarta

Selamat Ginting

Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS) Jakarta

FORUM KEADILAN – Pada akhir November 2025, Caracas memproyeksikan citra ketahanan dan kesiapsiagaan total. Barikade beton dipasang di jalur strategis Caracas–La Guaira, radar Rusia dipamerkan di Isla Margarita, dan sistem pertahanan udara buatan Moskow disebut-sebut siap menantang armada Amerika Serikat (AS) di Laut Karibia.

Presiden Nicolas Maduro bahkan menggunakan istilah “perang eksistensial” untuk menggambarkan situasi negaranya menghadapi tekanan Washington.

Maduro mengatakan bahwa negaranya memiliki 5.000 rudal darat-ke-udara buatan Rusia untuk melawan pasukan AS yang ditempatkan di Karibia.

Namun hanya dua bulan berselang, laporan-laporan yang beredar pada 3 Januari 2026 menghadirkan gambaran yang nyaris berlawanan. Militer Venezuela—khususnya pasukan pengamanan presiden—dilaporkan lumpuh dalam hitungan jam. Pemerintah Venezuela mengakui kehilangan kontak dengan kepala negara, sementara Presiden AS Donald Trump secara sepihak mengklaim Maduro telah “diterbangkan keluar dari Venezuela”.

Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin negara yang baru saja memamerkan kesiapan militernya runtuh begitu cepat? Apakah peristiwa ini semata operasi militer modern, atau bagian dari konflik ideologis yang lebih panjang sejak Perang Dingin?

Propaganda Kekuatan dan Ilusi Ketahanan

Sejak lama, rezim Maduro menjadikan militer bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga instrumen legitimasi politik. Di tengah sanksi ekonomi yang melumpuhkan, demonstrasi kekuatan militer berfungsi sebagai pesan domestik dan internasional: negara masih berdaulat, masih mampu melawan kekuatan asing.

Namun, banyak analis Barat sejak awal melihat paradoks dalam pamer kekuatan tersebut. Pengerahan Su-30 dan F-16 tua, latihan peluru tajam di pulau terpencil, hingga video tentara membersihkan sistem rudal dengan sabun, justru menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan tempur sesungguhnya, bukan menegaskannya.

Padahal Venezuela juga memiliki sistem pertahanan udara berlapis yang sangat modern, termasuk S-300VM Rusia, radar Tiongkok, hingga jet tempur Su-30MK2.

Militer modern tidak diukur dari jumlah barikade atau kerasnya retorika, melainkan dari integrasi komando, disiplin organisasi, dan keandalan sistem komunikasi. Di titik inilah propaganda sering kali menutupi kerentanan struktural.

Operasi Presisi dan Kerentanan Negara Terpusat

Menurut laporan yang beredar, operasi militer AS—yang disebut sebagai Operation Southern Spear—mengandalkan pola klasik peperangan abad ke-21: melumpuhkan pusat komando sebelum pasukan di lapangan sempat bereaksi.

Serangan presisi terhadap antena komunikasi dan pusat kendali di Caracas dilaporkan memutus koordinasi Garda Nasional dan unit elite pengawal presiden hanya dalam hitungan menit.

Jika laporan ini akurat, maka kegagalan utama Venezuela bukan pada keberanian prajurit, melainkan pada ketergantungan ekstrem terhadap sistem komando terpusat. Ketika pusat kendali lumpuh, unit-unit di lapangan berubah menjadi entitas terisolasi tanpa arahan, mudah dikejutkan oleh operasi cepat dan terbatas.

Pengepungan kompleks Fuerte Tiuna—jantung militer Venezuela—menjadi simbol rapuhnya benteng yang selama ini dianggap tak tertembus. Benteng fisik tanpa keunggulan informasi dan udara hanyalah sasaran statis dalam perang modern.

Disintegrasi Internal: Faktor yang Sering Diabaikan

Selain keunggulan teknologi dan taktik, laporan intelijen yang beredar juga menyinggung faktor paling sensitif: retaknya kohesi internal militer Venezuela. Bertahun-tahun sanksi ekonomi, inflasi ekstrem, dan isolasi internasional diyakini telah menggerus loyalitas di tingkat elite.

Dalam sejarah militer, banyak rezim runtuh bukan karena kekuatan lawan semata, tetapi karena keengganan internal untuk bertempur habis-habisan demi kepemimpinan yang dianggap kehilangan legitimasi. Jika benar ada unsur “pembiaran” atau netralisasi internal, maka operasi militer eksternal hanya menjadi katalis dari keruntuhan yang sudah lama berproses.

Lebih dari Sekadar Operasi Militer

Pertanyaan penting berikutnya: apakah ini sekadar konflik strategis, atau bagian dari kelanjutan pertarungan ideologi global?

Narasi resmi Caracas selama bertahun-tahun membingkai konflik dengan AS sebagai lanjutan Perang Dingin: sosialisme melawan liberalisme. Namun, realitas geopolitik hari ini jauh lebih kompleks. Venezuela bukan lagi simbol komunisme klasik, melainkan negara sosialis-demokratik yang terjebak dalam krisis tata kelola, ekonomi rente minyak, dan ketergantungan pada patron eksternal seperti Rusia.

Bagi Washington, konflik ini tampaknya kurang soal ideologi, dan lebih soal stabilitas kawasan, pengaruh Rusia di Belahan Barat, dan kredibilitas hegemonik AS. Dengan kata lain, ini bukan Perang Dingin jilid dua, melainkan politik kekuatan dalam dunia pasca-ideologis, di mana narasi ideologi sering digunakan untuk membenarkan kepentingan strategis.

Pesan dari Caracas Untuk Jakarta

Jika laporan-laporan ini kelak terbukti akurat, maka kejatuhan pertahanan Maduro memberikan pelajaran penting bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pertama, pamer alutsista tidak identik dengan kesiapan perang.

Kedua, loyalitas militer tidak bisa dibeli hanya dengan retorika anti-imperialisme.

Ketiga, kedaulatan modern ditentukan oleh kontrol informasi dan legitimasi internal, bukan sekadar jumlah senjata.

Venezuela mungkin tidak kalah karena kurang berani, tetapi karena terlalu lama mempercayai bayangan kekuatannya sendiri.

Bagi dunia internasional, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di era perang presisi dan konflik hibrida, sebuah negara bisa tampak kuat pada November 2025—namun kehilangan kendali kekuasaan pada Januari 2026.*