Anwar Usman Tak Hadir Sidang Pleno Khusus Laporan MK Tahun 2025

FORUM KEADILAN – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pleno Khusus dengan agenda laporan tahunan MK tahun 2025. Namun, sidang pleno khusus tersebut hanya dihadiri oleh  delapan hakim konstitusi dan berlangsung tanpa kehadiran mantan Ketua MK Anwar Usman.

“Sidang pleno khusus dengan agenda Penyampaian Laporan Tahunan 2025 dan masa pembukaan Sidang MK tahun 2026 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang, Rabu, 7/1/2026.

Suhartoyo mengatakan bahwa Mahkamah diwajibkan untuk mengumumkan laporan secara berkala ke masyarakat secara terbuka.

Adapun laporan tersebut terkait permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus MK, serta pengelolaan keuangan dan hal administrasi.

“Laporan tahunan ini merupakan wujud akuntabilitas Mahkamah kepada publik sekaligus refleksi perjalanan kami untuk menjaga konstitusi di tengah dinamika berbangsa dan bernegara,” katanya.

Sidang Pleno Khusus ini dihadiri sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial.

Namun, baik Presiden Prabowo Subianto hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir, melainkan diwakili oleh sejumlah menteri yakni Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra juga Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Selain itu, sejumlah duta besar negara sahabat turut hadir secara langsung, antara lain, Duta Besar Persatuan Emirat Arab, Singapura, Swiss, Turkiye, Iran, Kamboja, Denmark, Rusia, Aljazair, Mongolia, Timor Leste, Azerbaijan, Kuwait, Polandia, dan Filipina. Selain itu, hadir pula perwakilan negara sahabat dari Afghanistan, Irak, Bahrain, Mesir, Jerman, Yordania, Malaysia, Belanda, Palestina, dan Spanyol.

Dalam sidang pleno khusus ini, sejumlah pimpinan MK dari negara-negara di Asia juga turut hadir.*