Gerindra Dukung Usulan Pilkada Lewat DPRD
FORUM KEADILAN – Partai Gerindra mengungkapkan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dan menilai bahwa skema tersebut lebih efisien daripada pemilihan langsung.
“Gerinda ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun di tingkat gubernur,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Sugiono melalui keterangannya, Senin, 29/12/2025.
Menurut Sugiono, pilkada lewat DPRD lebih efisien mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, sampai penggunaan anggaran dan ongkos politik.
Ia kemudian mencontohkan salah satunya, yaitu dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) untuk pelaksanaan pilkada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun. Angka ini pun terus meningkat pada 2024 hingga tembus Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono.
Di samping itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) ini juga menyoroti biaya politik yang dibutuhkan calon kepala daerah begitu mahal. Ongkos kampanye yang tinggi, menurut dia, sering kali menjadi penghambat untuk figur-figur yang dipandang kompeten menjadi kepala daerah.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” jelas dia.
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” lanjut Sugiono.
Sugiono menyebut bahwa pilkada oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasinya. Hal ini lantaran anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih secara langsung lewat pemilu. Ia juga menilai bahwa pilkada lewat DPRD bisa diawasi dengan ketat secara langsung oleh rakyat.
“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tutur dia.
Pilkada lewat DPRD, ujarnya, juga bisa mengurangi potensi polarisasi di masyarakat yang sering kali muncul dalam pilkada yang digelar secara langsung. Walaupun demikian, Sugiono mengatakan, rencana itu haruslah dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen masyarakat.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” katanya.*
