PKS Nilai Ultimatum Presiden Prabowo ke Menteri Perlu Dibarengi Parameter yang Jelas

FORUM KEADILAN – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Kehumasan Mardani Ali Sera menanggapi ultimatum Presiden Prabowo Subianto yang memperingatkan para menteri agar bekerja dengan benar dan tidak menyalahgunakan jabatan. Dalam peringatannya, Presiden menegaskan bahwa menteri yang tiga kali diberi teguran namun masih melanggar, akan langsung diganti.

Mardani menilai langkah Presiden tersebut merupakan hak prerogatif yang sah, namun perlu dibarengi dengan ukuran yang transparan dan terukur.

“Untuk para menteri, itu hak prerogatif Presiden. Apalagi Presiden memberi tiga kali kesempatan. Tapi sebaiknya ada parameter yang jelas dan ada kesepakatan bersama,” katanya kepada Forum Keadilan, Senin, 20/10/2025.

Lebih lanjut, Mardani juga memberikan evaluasi atas satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai, sejauh ini banyak program pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.

“Pertama, banyak program pro rakyat seperti MBG, Koperasi, Pemeriksaan Kesehatan, hingga Sekolah Rakyat,” jelasnya.

Meski demikian, Mardani mengingatkan agar pemerintah memperkuat proses teknokrasi dalam setiap kebijakan.

“Ujian sebenarnya harus kuat di proses teknokrasi. Proses akan menentukan hasil. Pola evidence-based policy wajib diterapkan,” tegasnya.

Selain itu, Mardani juga menyoroti pentingnya memperkuat otonomi daerah. Menurutnya, Indonesia yang luas dan majemuk memerlukan ruang yang cukup bagi daerah untuk berkembang.

“Khusus untuk otonomi daerah, harus mendapat perhatian. Dana alokasi ke daerah mesti cukup dan optimal dengan pendampingan,” pungkasnya.*